Reporter: Agus Triyono | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang belum maksimal. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap pengentasan daerah tertinggal, sampai saat ini masih banyak ketimpangan.
Deputi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Imron Bulkin mengatakan, secara khusus ketimpangan tersebut terjadi pada ketersediaan sarana publik. Menurutnya, sampai saat ini masih terdapat kesenjangan ketersediaan sarana prasarana publik yang cukup lebar antara daerah tertinggal dengan daerah yang maju.
Khusus untuk sektor pendidikan, kesenjangan yang lebar tersebut telah membuat standar pelayanan minimum (SPM) jarak rata-rata yang harus ditempuh oleh siswa ke sekolah tidak terpenuhi. Untuk SD misalnya, rata- rata jarak yang harus ditempuh oleh siswa dari rumah ke sekolah di daerah tertinggal masih mencapai 9,75 kilometer (km). Jarak tersebut jauh dari rata-rata dengan jarak di daerah maju yang hanya 2,43 km dan nasional yang rata- ratanya 5,78 km.
"Di SMP jarak di daerah tertinggal juga mencapai 12,28 km atau jauh dari jarak di daerah maju yang mencapai 4,11 km dan rata- rata nasional yang mencapai 7,17 km," kata Imron Rabu (2/7).
Bukan hanya ketimpangan itu saja, Imron menambahkan, berdasarkan evaluasi Bappenas, pembangunan daerah tertinggal selama ini juga masih mengabaikan kawasan timur Indonesia. Ini bisa dilihat dari jumlah kabupaten dan kota tertinggal saat ini.
Imron mengatakan, berdasarkan evaluasi Bappenas, jumlah kabupaten tertinggal di kawasan timur Indonesia pada akhir tahun 2014 masih mencapai 105 kabupaten kota atau mencapai 45,8% dari total kabupaten tertinggal yang mencapai 127 kabupaten.
Sementara itu untuk daerah tertinggal di wilayah barat hanya mencapai 22 kabupaten kota atau 7,8% dari total kabupaten kota yang ada. "Untuk yang tertinggal ini paling tinggi di Papua, sampai saat ini jumlah kabupaten miskinnya mencapai 90% dari total kabupaten yang ada di sana," katanya.
Imron mengatakan, ada beberapa permasalahan dan isu strategis yang membuat pembangunan daerah tertinggal belum maksimal. Di antaranya, tingkat koordinasi antar pelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dan rendahnya kualitas sumber daya di sana.
Selain itu, permasalahan juga dipicu oleh ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar yang sampai saat ini masih buruk. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dari sisi infrastruktur mengatakan bahwa pemerintah bertekad akan menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui upaya ini dia menargetkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti kelistrikan dan air bisa digenjot sempurna pada tahun 2015 nanti. "Kami ingin rasio elektrifikasi bisa terpenuhi 100%, begitu juga sanitasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
