kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.528.000   8.000   0,53%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

14 bupati daerah tertinggal minta bantuan Badan Anggaran DPR


Jumat, 01 April 2011 / 19:42 WIB
ILUSTRASI. Warga menerima uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Balai desa Berbek, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (17/5/2020). Bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Sekitar 14 bupati mendatangi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI guna meminta asupan dana Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Tak tanggung-tanggung Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati), Mulyadi Jayabaya yang juga merupakan Bupati Lebak, Banten, telah mengutarakan nominal anggaran yaitu Rp 100 miliar per/tahun untuk masing-masing Kabupaten. Pasalnya, hal itu dilakukan lantaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal hanya memberikan anggaran terlampau kecil yaitu Rp. 1,2 triliun untuk seluruh PDT.

“Kementerian PDT memberikan anggarannya sangat kecil hanya Rp 1,2 triliun. Itu suatu hal yang tidak mungkin kan?” ujar Mulyadi seusai pertemuan dengan Banggar, Nusantara I, Jumat (4/1).

Ia pun menjelaskan bahwa kabupaten di Indonesia mencapai 389 kabupaten dan 91 kotamadya. Di mana 183 masih merupakan kabupaten tertinggal. Lanjutnya, ia mengharap bahwa ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan dana kepada daerah-daerah tertinggal agar bangkit dari ketertinggalan dari kabupaten yang maju. Baginya, kucuran dana akan sangat memungkinkan untuk mengejar rata-rata nasional yang lebih baik. “Ini suatu hal yang mungkin,” tambahnya.

Pasalnya, dengan dana Rp 100 miliar setiap tahun akan menumbuhkan ekonomi yang lebih baik dan menyerap infrastruktur yang lebih baik. “Kalau mau menumbuhkan ekonomi bisa tanam sengon, ya bisa menyerap lapangan pekerjaan. Bisa menyerap dan membangun infrastruktur nah ini yang menjadi kesepakatan dan ini yang juga disepakati oleh Banggar untuk segera ditindaklanjuti, ya kita minta doanya saja lah,” tegasnya.

Menurut Mulyadi, Banggar sudah terlihat sepakat untuk memperjuangkan dana PDT. “Tadi sudah sepakat DPR akan memperjuangkan dan mudah-mudahan semuanya dapat disepakati,” tutupnya.

Sedangkan Bupati Kepahiang, Bengkulu, Banda Amin yang mempertanyakan mengapa fiskal daerah tertinggal lebih kecil ketimbang daerah yang maju. “Ya kita mohon keadilan lah masa daerah tertinggal fiskalnya diperoleh lebih kecil dari daerah yang maju. Jadi kalau ini terjadi demikian jadi ini tidak tambah maju. Jadi yang maju tambah maju yang tertinggal tambah tertinggal,” ujar Banda.

Sekadar informasi, 14 bupati yang datang antara lain berasal dari Lebak Banten, Bondowoso Jawa-Timur, Sampang Jawa-timur, Empatlawang Sumatera-Selatan, Sigi Sulawesi-Tengah, Kepulauan Sangihe Sulawesi-Utara, Ngada Nusa Tenggara Timur, Sabua Raijua Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Padang Pariaman Sumatera-Barat, Pakpak Bharat Sumatera Utara, Kepahiang Bengkulu, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, dan Pandeglang Banten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×