NASIONAL
Berita
Keputusan cuti bersama 3 Juni berlaku wajib bagi PNS

KEPUTUSAN PEMERINTAH

Keputusan cuti bersama 3 Juni berlaku wajib bagi PNS


Telah dibaca sebanyak 2677 kali
Keputusan cuti bersama 3 Juni berlaku wajib bagi PNS

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan tanggal 3 Juni mendatang sebagai cuti bersama. Namun, keputusan itu hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan bilang, cuti bersama itu tidak berlaku berlaku bagi PNS yang bertugas pada sektor pelayanan publik yang vital. "Pelayanan harus tetap jalan, seperti rumah sakit dan terminal," kata Mangindaan sebelum rapat terbatas di kantor Presiden, Senin (23/5).

Asal tahu saja keputusan cuti bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat itu bernomor SKB 03/2011, Kep.135/MEN/V/2011 dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menambahkan, pemerintah memperhitungkan cuti bersama sebagai bagian dari hak cuti PNS dalam setahun. "Selama setahun 12 hari cuti dan enam hari dilakukan secara bersama-sama, termasuk tanggal 3 Juni mendatang," katanya.

Menurutnya, cuti bersama ini bermanfaat bagi PNS yang selama ini tidak sepenuhnya memakai hak cuti tahunan mereka. Apalagi, kesempatan untuk cuti bisa dipakai untu rekreasi dan penyegaran bagi PNS dan keluarganya. Selain itu,kebijakan cuti bersama bisa memberi kontribusi untuk meningkatkan kegiatan pariwisata dalam negeri yang berujung pada peningkatan ekonomi.

Bagi pegawai swasta, Agung mengatakan, ketentuan ini tidak bersifat wajib. Dia mengatakan, keputusan diserahkan kepada kebijakan perusahaan masing-masing.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 2677 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..