Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana penambahan jumlah penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada 2,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang semula akan dilakukan pada Februari menjadi April 2018. Menurut pemerintah, penundaan ini dilakukan lantaran masih ada beberapa masalah persiapan di Kementerian Sosial (Kemsos) yang harus dibereskan.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengungkapkan, masalah persiapan yang harus dibereskan Kemsos itu kesiapan dalam tiga hal. Pertama, kesiapan e-warung yang masih belum merata di sejumlah daerah.
Menurut Bambang, dari evaluasi yang dilakukan Januari 2018, masih ada persediaan barang di e-warung yang masih disatukan Kemsos. "Seperti telur dengan gula yang dipaketkan jadi satu, itu tidak boleh," katanya kepada KONTAN baru-baru ini.
Kedua, terkait data penerima BPNT dari Kemsos yang dikirim ke perbankan yang masih perlu divalidasi. Padahal, menurut Bambang, seharusnya bank sudah tidak perlu lagi melakukan validasi ulang data yang diberikan Kemsos.Tapi pada kenyataannya, bank harus melakukan verifikasi ulang data yang diterima dari Kemsos.
Direktur BTN Budi Satria bilang, dalam praktek di lapangan perbankan juga memverifikasi data penerima bantuan seperti apakah KPM pindah tempat tinggal, KPM sudah meninggal atau KPM sudah naik kelas ekonominyaa, sehingga tak perlu bantuan. "Jika terdapat perbedaan data itu biasanya kami koordinasikan kembali dengan kementerian terkait untuk diperbaiki," ujarnya.
Ketiga soal registrasi dengan bank yang masih belum efektif. Sebab, untuk mendapatkan kartu dari bank, penerima BPNT yang ada di daerah masih kesulitan.
Dengan tiga kendala itu tak heran jika target penerimaan BPNT 1,2 juta KPM di Januari 2018 masih meleset 13%. Bambang bilang, Kemsos perlu membereskan masalah ini agar penyaluran BPNT bagi 1,2 juta penerima yang sudah berjalan pada Januari 2018 bisa terealisasi seluruhnya. "Presiden berpesan selesaikan dulu yang 1,2 juta KPM baru boleh ekspansi," tegasnya.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemsos Andi ZA Dulung bilang, Kemsos tengah membenahi kesiapan proses transaksi. "Data yang kami punya cukup baik, selanjutnya kami membuat sistem teknologi informasi online agar pemda bisa mandiri memverivikasi datanya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
