Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) tengah menyiapkan kajian mengenai struktur kabinet dan pemerintahan untuk Joko Widodo- Jusuf Kalla, presiden dan wakil presiden terpilih. Kajian ini dibuat untuk membantu Jokowi- JK menyusun kabinet yang efektif dan efisien.
Eko Prasodjo, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan ada beberapa hasil kajian kementeriannya yang akan diberikan kepada Jokowi- JK agar susunan kabinet dan struktur pemerintahan mereka nanti bisa efektif dan efisien. Kajian pertama soal pemisahan dan penggabungan kementerian dan lembaga.
Salah satu hasil kajian yang akan diberikan berkaitan dengan hal tersebut adalah fungsi penanganan masalah kependudukan yang terdapat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, dan Kementerian Dalam Negeri.
Eko mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian kementeriannya fungsi kependudukan yang terdapat di tiga institusi tersebut hampir memiliki hubungan tugas.
Eko mengatakan, agar koordinasi antara tiga instansi tersebut bisa dipangkas, pemerintahan baru nanti harus segera melakukan pembenahan. "Mobilitas penduduk ada di Kemenakertrans, mortalitas dan natalitas adanya di BKKBN, administrasi kependudukan Kementerian Dalam Negeri, kalau bicara consolidated structure itu harus dihubungkan satu sama lain, apakah itu melalui perbaikan proses kerja atau bentuk lembaga sendiri terserah," kata Eko di Jakarta Kamis (28/8).
Selain fungsi kependudukan usulan lain yang juga akan disampaikan adalah soal fungsi pendidikan. Eko mengatakan bahwa lembaga yang menangani fungsi pendidikan harus dipisah menjadi dua.
Pertama, kementerian atau lembaga pendidikan dan kebudayaan yang nantinya ditugaskan untuk menangani pendidikan karakter dan budaya. Sedangkan yang ke dua, Kementerian Pendidikan tinggi yang menangani inovasi, riset, dan teknologi. "Itu bisa dikelompokkan ulang," katanya.
Eko mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan memberikan hasil kajian kementeriannya tersebut ke Jokowi- JK. Kepastian ini diberikan setelah Rabu (27/8) malam SBY dan Jokowi bertemu di Bali.
Sementara itu Andi Widjajanto, Deputi Tim Transisi menyambut baik niat dari Pemerintahan SBY- Boediono untuk memberikan masukan atas struktur kabinet yang akan disusun oleh Jokowi- JK tersebut.
"Akan jadi masukan berharga, dan kami yakin apa yang mereka susun dengan kami sama dan sesuai dengan UU Kementerian Negara dan tidak akan jaug dari situ," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
