Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pengamat energi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI ) Boyamin Saiman menegaskan, Menteri ESDM baru harus bebas dari berbagai kasus hukum dan jelas rekam jejaknya. Sebab, jika ia memiliki kasus ketika menjadi menteri akan menjadi beban dan mudah dimainkan mafia migas.
Boyamin mencontohkan, mantan kepala BP Migas dengan inisial RP yang diduga terlibat beberapa kasus lama seperti pengadaan kapak tanker Joko Tole. Dalam kasus ini harga sewa mengalami peningkatan beberapa kali.
Semula, masa umur sewa 5 tahun dinaikkan menjadi 14 tahun, harga kapal disewa senilai US$ 400 juta, lalu meningkat menjadi US$ 870 juta, dan terakhir menjadi USD 1,2 miliar. Ini berarti ada mark up hingga US$ 700 juta setara dengan Rp 7 triliun. "Kalau RP jadi menteri ESDM , satu dua hari kemudian saya gugat pra peradilan," tegas Boyamin, Kamis (28/8).
Menteri yang diduga terlibat kasus, kata Boyamin, tidak akan mampu membersihkan mafia migas bahkan akan tersandera. Ia mencontohkan, misalkan tender mengisi kilang, disebutkan diisi 10 ribu ton padahal yang diisi kurang dari itu. Belum lagi model penyelundupan minyak di laut yang terus terjadi.
"Jika ada menteri ESDM yang diduga terlibat kasus saya akan gugat ke KPK, Kejaksaan, karena kasus minyak zatapi saja tidak jelas sampai sekarang. Jokowi juga harus mewaspadai para calon yang melakukan manuver lobi politik sana-sini karena tidak akan setia," tegasnya.
Presiden terpilih Joko Widodo juga diminta untuk selektif dan berhati-hati dalam memilih menteri energi dan sumber daya mineeral (ESMD). Pasalnya, kementerian ini sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bahkan, Jokowi wajib memilih menteri yang tidak ada kaitannya dengan masa lalu, misalnya bukan merupakan orang 'binaan' menteri lama, yakni eks menteri ESDM berinisial PY.
Tidak hanya itu saja, kementerian ini juga memiliki kaitan penting dengan penguasa pemerintahan sekaligus para investor asing. Sehingga menteri terpilih selain paham dunia energi dan memiliki jaringan luas baik nasional dan internasional juga paling penting patuh pada presiden. Pasalnya, seringkali menteri juga dibisiki banyak kepentingan misalkan oleh mafia migas.
"Kriteria utama tunduk pada kepentingan bersama, tunduk patuh presiden, kita tahu persis sejumlah menteri seringkali balelo. Juga ia punya integritas moral, dan punya komitmen kepentingan bangsa," ujar Pengamat ekonomi Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo.
Dengan masalah energi yang sudah rumit sekarang ini, menteri ESDM harus memokuskan bagaimana energi yang besar di dalam negeri dikelola maksimal dan tidak diobral. Jangan lagi gas yang begitu besar itu dijual murah.
"Pekerjaan rumah Jokowi yang pasti ke arah pemenuhan penyediaan energi, sehingga minyak dan gas harus dikelola maksimal, menteri harus bekerja demi kepentingan rakyat bukan berpikir transaksional," tegasnya.
Kodrat setuju bahwa Menteri ESDM baru harus orang yang lebih segar tidak diisi dari orang-orang lama yang diduga bermasalah. Apalagi sektor energi sangat dipenuhi beragam kepentingan seperti mafia migas, trader, dan lain-lain.
Ini artinya, Menteri ESDM juga, misalkan, tidak harus dari bekas Pertamina. Bisa juga dari swasta yang memiliki integritas dan nasionalisme yang kuat. "Profesionalimse di bidang energi tidak mesti misal diakui dari Pertamina, integritas nasionalisme di swasta juga kuat," tegasnya.
Ia juga sepakat akan lebih baik, ada nuansa dan paragigma baru khususnya bagi orang yang akan menjadi menteri ESDM. Misal orang-orang yang punya keterkaitan atau dugaan dekat dengan mafia minyak, atau orang lama di kementerian yang seringkali mementingkan kelompoknya, tidak dipilih.
"Kaitan menempatkan orang terdahulu, tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan saja. Harus membawa nafas perubahan. Minimal muka baru yang memang punya komitmen kuat. Pengalaman sekarang biar nomor dua. Ingat, bisa saja punya pengalaman tapi tidak punya integritas, karena pengalaman dia kemudian tahu seluk beluk perminyakan kemudian bersinggungan dengan mafia dan terpeleset, bisa runyam.Bukan perbaikan energi tapi ke arah KKN," tandasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
