Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo memerintahkan semua kementerian dan lembaga untuk segera membangun sistem pengadaan, belanja dan pajak elektronik. Perintah ini dia berikan agar ke depan proses pengadaan barang dan jasa dengan beberapa pertimbangan.
Salah satunya, untuk efesiensi. Jokowi mengatakan, berdasarkan hitungan yang dilakukannya, jika sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah serta BUMN diterapkan 2015 ini, efesiensi yang didapat bisa mencapai Rp 795 triliun. Angka ini didapat dari belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah ditambah BUMN yang besarannya mencapai Rp 2.650 triliun dikalikan potensi efesiensi pengadaan barang secara elektronik yang diperkirakannya bisa mencapai 30% dari total belanja tersebut.
"Itu 30% kalau 20% saja 530 triliun, besar sekali, oleh sebab itu kenapa saya sampaikan bangun sistemnya e-procurement, e- budgeting, e- catalog dan audit pajak online secepatnya ," kata Jokowi di Jakarta Selasa (26/5).
Selain tujuan efesiensi, Jokowi mengatakan penerapan sistem- sistem tersebut juga harus dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan mencegah terjadinya korupsi.
"Ini akan menjadi pagar dan tembok besar dalam pencegahan korupsi, kalau masih ada yang loncat pagar itu, langsung gebuk saja," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
