Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri dan kelapa lembaga untuk membahas pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Kepresidenan, Selasa (22/5).
Hal itu terkait kejadian terorisme yang terjadi secara beruntun pada pekan lalu di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. Presiden kembali mengingatkan bahwa, terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap negara, bangsa, dan kemanusiaan.
Sehingga perlu adanya perlawanan yang juga luar biasa. Adapun selama pemerintah lebih banyak fokus perhatian pada pendekatan hard power yang mengedepankan penggunaan tindakan, pencegahan sebelum aksi teror dilakukan.
Begitu juga dengan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Tapi sayangnya, menurut Presiden hal itu belum cukup.
"Sudah saatnya kita menyeimbangkan dengan pendekatan soft power dan saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat progam deradikalisasi kepada mantan napi teroris tapi juga bersihkan lembaga2 mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, PT dan ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme," jelas Presiden, Selasa (22/5).
A post shared by Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) on
Pasalnya, langkah preventif menjadi penting ketika kita melihat pada serangan bom di Sidoarjo yang lalu mulai melibatkan keluarga, perempuan dan anak-anak di bawah umur. "Ini menjadi sebuah peringatan kepada kita semuanya, menjadi wakeup call betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi terorisme," tambah Presiden.
Maka itu, ia kembali lagi ingatkan ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga Indonesia, sekolah-sekolah.
"Untuk itu saya minta pendekatan hardpower dengan softpower ini dipadukan, diseimbangkan dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini berjalan jauh lebih efektif lagi," tutup Jokowi.
Turut hadir dalam ratas tersebut, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Goenawan, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
