ICP & lifting minyak cegah defisit melebar

Selasa, 21 Juni 2016 / 14:23 WIB

Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Perubahan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) menjadi US$ 40 per barel dan lifting minyak menjadi 820.000 barel per hari menjadikan target peneriman negara dan belanja negara dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 tidak terpangkas terlalu dalam dibandingkan APBN induk 2016.

Dalam postur sementara yang disepakati pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, target penerimaan negara dipatok sebesar Rp 1.786,2 triliun, naik Rp 51,7 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2016 .

Peningkatan tersebut berasal kenaikan penerimaan pajak migas Rp 12,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas Rp 40,2 triliun sebagai dampak asumsi ICP sebesar US$ 40 per barel yang meningkat dari usulan pemerintah sebelumnya yang sebesar US$ 35 per barel. Sementara PNBP lainnya turun Rp 700 miliar dari usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2016.

Dengan peningkatan tersebut, target penerimaan negara dalam postur APBN-P 2016 sementara hanya mengalami penurunan sebesar Rp 36,3 triliun dibanding APBN induk. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2016 yang mencapai Rp 88 triliun.

Sementara itu, target belanja negara dalam postur sementara juga mengalami peningkatan sebagai konsekuenasi peningkatan penerimaan negara. Target belanja dalam postur sementara mengalami peningkatan sebesar Rp 35,1 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2016. Dengan demikian, target belanja negara dalam postur anggaran sementara disepakati sebesar Rp 2.082,9 triliun.

Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan anggaran pemerintah pusat naik mengalami kenaikan Rp 20,1 triliun yang dari kenaikan belanja kementerian atau lembaga (K/L) 15,7 triliun dan belanja non K/L naik Rp 4,4 triliun karena adanya peningkatan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik.

Anggaran transfer ke daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 15 triliun sebagai konsekuensi dari meningkatnya penerimaan migas yang berdampak kepada peningkatan dana bagi hasil (DBH). Sementara dana desa tetap Rp 47 triliun. Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing mengalami kenaikan Rp 6,8 triliun dan Rp 1,6 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah.

Dengan peningkatan tersebut, target belanja negara dalam postur APBN-P 2016 sementara hanya mengalami penurunan sebesar Rp 12,8 triliun dibanding APBN induk. Penurunan tersebut lebih rendah dibanding usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2016 yang mencapai Rp 47,9 triliun. "Kami usul ada penurunan defisit dari 2,48% jadi 2,35% dari PDB," kata Bambang, Selasa (21/6).

Meski lebih melebar dibandingkan APBN induk yang sebesar 2,15% dari PDB, defisit 2,35% tersebut cukup ditutupi oleh sisa anggaran lebih (SAL) Rp 19 triliun dan tidak perlu menambah penerbitan surat berharga negara (SBN).

Asumsi makro dalam postur sementara