Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Pemerintah berencana melakukan penajaman penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa melalui perubahan formulasi penyaluran. Hal ini agar dana transfer ke daerah dan dana desa lebih efektif mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sejak tahun 2010 hingga 2015, besaran pagu anggaran dana transfer ke daerah meningkat hingga dua kali lipat. Sayangnya, kualitas perbaikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang diukur dari pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
"Maka ini indikator adanya krisis dari sisi manajemen dan kepemimpinan. Itu adalah krisis dari sisi ide, kemampuan untuk delivery dan faktor korupsi dan tata kelola tidak baik," kata Sri Mulyani dalam acara sosialisasi Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 di kantornya, Kamis (2/3).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), besaran dana transfer ke daerah yang dianggarkan tahun 2010 mencapai Rp 335,7 triliun. Sementara tahun 2015, anggaran dana transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 622,59 triliun.
Meski meningkat, Indeks Pembangunan Manussia (IPM) dan angka kemiskinan tak banyak mengalami perubahan. Tahun 2010, IPM tercatat sebesar 66,53. Sementara tahun 2015 hanya meningkat sedikit menjadi 69,55. Begitu pula dengan angka kemiskinan di tahun 2010 yang sebesar 13,33% dan hanya turun sedikit 2,63% di tahun 2015 yang sebesar 10,7%.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, selama ini formulasi penyaluran DAU mempertimbangkan dua hal, yaitu jumlah pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dan celah fiskal (selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapsitas fiskal). Adapun kebutuhan fiskal dilihat berdasarkan lima aspek, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, produk domestik regional bruto (PDRB), dan indeks kemahalan konsumen (IKK), yang masing-masing memiliki bobot tertentu.
Lebih lanjut menurut Boediarso, nantinya kebutuhan fiskal dilihat dari empat aspek saja, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, dan produk domestik regional bruto (PDRB). Sementara IKK akan dijadikan faktor pengali.
"Itu lebih adil. Artinya yang memang kemahalan daerahnya tinggi, dia akan terima tinggi dan nilai riilnya betul-betul tinggi. Jadi tidak bias," kata Boediarso.
Lebih lanjut menurutnya, pemerintah juga bisa memberikan tambahan dana transfer berupa DAU afirmatif selain DAU reguler dan DAU untuk memenuhi traget prioritas. DAU afirmasi tersebut utamanya diberikan untuk daerah-daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan kepulauan. Khusus dana afirmatif tersebut, bisa diberikan melalui penyaluran DAU, dana alokasi khusus (DAK), dan dana desa .
Orang miskin
Tak hanya DAU, pemerintah juga akan mengubah formulasi penyaluran dana desa. Selama ini, penyaluran dana desa dilakukan dengan porsi 90% pembagian secara rata dan 10% dilihat berdasarkan empat aspek, yaitu jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan IKK, yang masing-masing memiliki bobot tertentu pula. Sama seperti DAU, aspek IKK akan dihilangkan dan hanya menjadi faktor pengali.
Selain itu, pemerintah akan memperbesar porsi aspek jumlah penduduk miskin, misalnya menjadi 60% dari saat ini yang sebesar 35%. Langkah ini diharapkan memenuhi azas keadilan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Untuk daerah-daerah khusus, tertinggal, perbatasan, kepulauan itu akan kita kasih afirmasi sama dengan DAK sehingga alokasinya jauh lebih besar dan punya kesempatan untuk mempercepat itu tadi (pengentasan kemiskinan)," tambahnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan kajian dan simulasi terhadap rencana skema formulasi tersebut. Rencananya, formulasi baru ini akan diberlakukan mulai tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
