Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan saat ini masih terus berupaya menyelesaikan kewajiban 22 obligor terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Jumlah utang dari 22 obligor tersebut nilainya masih sekitar Rp 31,3 triliun.
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) II, DJKN, Kementerian Keuangan Suparyanto mengatakan, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Perusahaan Pengelola Aset meliputi aset kredit, properti, inventaris, rekening nostro dan saham.
Ia mengatakan, pihaknya tengah mencari terobosan selain penyelesaian konvensional melalui lelang. Salah satunya adalah memanfaatkan aset yang dimiliki para obligor untuk dikembangkan sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban para obligor.
“Ada 22 obligor yang masih kami urus di PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Jumlah utangnya mencapai Rp31,3 triliun,” katanya, Rabu (28/2).
Adapun beberapa obligor yang telah menyelesaikan kewajiban di antaranya adalah Dewanto Kurniawan sebagai pemilik Bank Deka, Omar Putih Rai sebagai pemilik Bank Tamar dan Group Yasonta sebagai pemilik Bank Namura.
Selain itu ada juga Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), karena telah mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Namun SKL terhadap BDNI saat ini masih dipermasalahkan.
Terkait itu, Suparyanto juga mengaku tidak mengerti. Padahal kata dia, secara prosedural sudah dilakukan sesuai Inpres No 8/2002 terkait penyelesaian kewajiban pemegang saham.
“Pengeluaran surat lunas sudah melalui prosedur itu, di mana untuk SKL BDNI itu skemanya adalah MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), di mana antara kewajiban obligor itu dibayar dengan sejumlah aset milik obligor yang diserahkan,” ujarnya.
Dalam penyelesaian kewajiban obligor BLBI, selain skema MSAA, ada juga skema Akta Pengakuan Utang (APU), dan Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA). Untuk skema MRNIA dan APU ini, obligor belum menyelesaikan kewajibannya dan kini ditangani Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
