kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.554
  • SUN103,53 -0,27%
  • EMAS603.986 -0,83%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Aturan PPN komoditas pangan diuji materi

Minggu, 22 Mei 2016 / 14:46 WIB

Aturan PPN komoditas pangan diuji materi

Jakarta. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk komoditas pangan digugat. Masyarakat dan pengacara yang mengatasnamakan Pejuang Hak Pangan Rakyat menggugat UU No. 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka, menggugat Penjelasan Pasal 4 A ayat 2 huruf b UU tersebut. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa barang kebutuhann pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak terdiri dari sebelas komoditsas. Komoditas tersebut antara lain; beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam yang baik beriodium maupun tidak, daging segar tanpa diolah tetapi melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas. Selain itu, ada juga telur, susu, buah- buahan, dan sayuran.

Silviana, kuasa hukum penggugat mengatakan, keberadaan penjelasan pasal tersebut telah mengurangi dan melanggar hak konstitusional masyarakat. Akibat keberadaan penjelasan pasal tersebut, banyak komoditas pangan pokok seperti; kentang, terigu dan gandum, yang sebenarnya pokok dan banyak dibutuhkan masyarakat mahal dan sulit dibeli oleh masyarakat.

Bukan hanya itu saja, penjelasan pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dibagi masyarakat. "Beras, jagung, sagu tidak kena PPN tapi singkong, kentang, terigu kena PPN, itu diskriminasi, bagaimana mungkin suku yang makan singkong kena PPN beda dengan beras dan jagung padahal sama masyarakat Indonesia," katanya pekan lalu.

Atas permasalahan itulah Koalisi meminta MK mengabulkan gugatan mereka dengan menyatakan penjelasan Pasal 4 A ayat 2 huruf b UU PPN Barang dan Jasa dan PPnBM tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai barang kebutuhan pokok yang bebs PPN hanya meliputi sebelas bahan pangan pokok.

Kedua, menyatakan penafsiran frasa "Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak", dalam penjelasan pasal tersebut menjadi," Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak adalah barang pangan yang berasal dari hasil pertaniann, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan air yang diambil langsung dati sumbernya atau diolah sebatas kegiatan pasja panen dan bukan merupakan hasil proses pengolahan.


Reporter Agus Triyono
Editor : Adi Wikanto
Berita terbaru Nasional

Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Hayam Wuruk
07 March 2018 - 08 March 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]