NASIONAL
Berita
Apindo DKI tolak tuntutan buruh

UMP

Apindo DKI tolak tuntutan buruh


Telah dibaca sebanyak 1691 kali
Apindo DKI tolak tuntutan buruh


JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI tak setuju dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diajukan buruh. Apindo menilai angka sebesar Rp 2,799 juta itu terlalu besar.

Ketua Apindo DKI Jakarta Suprayitno yang juga Anggota Dewan Pengupahan Daerah dari unsur Pengusaha beralasan, UMP tersebut lebih dari 30% dari nilai Komponen Hidup Layak (KHL). Menurutnya, UKM yang paling terpukul dan terancam gulung tikar jika tuntutan buruh tersebut dikabulkan. "Kenaikan itu dianggap tidak wajar karena akan berpengaruh pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sedang berkembang saat ini," ujar Suprayitno, Selasa (13/11).

Suprayitno juga menilai tuntutan buruh itu tidak masuk akal karena inflasi di DKI Jakarta hanya sekitar 4,5%. "Jadi idealnya naiknya 15%," ucapnya.

Ia mengatakan kenaikan UMP bisa dipengaruhi faktor lain selain KHL yakni faktor lingkungan dan faktor kemampuan perusahaan. Menurutnya, jika tuntutan ini dipertahankan adalah banyak perusahaan yang tutup dan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Forum Buruh Jakarta Muhammad Toha mengatakan ancaman perusahaan akan tutup ataupun hengkang selalu didengungkan setiap kali ada pembahasan mengenai UMP ini. "Nyatanya ancaman itu tak pernah terbukti, lagi pula tuntutan ini merupakan perjuangan kami menolak upah murah," katanya.

Editor: Edy Can
Telah dibaca sebanyak 1691 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..