Reporter: Fahriyadi | Editor: Edy Can
JAKARTA. Forum Buruh DKI tak akan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Rencana, Dewan Pengupahan Daerah DKI akan rapat, Selasa (13/11) sore.
Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Muhammad Toha beralasan sudah menyerahkan angka UMP sebesar Rp 2,799 juta. "Kami sudah sepakat dan memboikot agar unsur buruh dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI," kata Toha.
Namun, tampaknya aksi boikot itu tak menghalangi tiga anggota Dewan Pengupahan Daerah dari unsur buruh untuk turut hadir dalam rapat ini. Karena dianggap melanggar kesepakatan, para perwakilan buruh pun menjemput paksa tiga anggota Dewan Pengupahan Daerah itu. Mereka adalah Jayadi, Jawardi, dan Yan Tumijat.
Jayadi ngotot mengikuti rapat itu karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai wakil pengusaha dalam Dewan Pengupahan Daerah belum punya angka dan kehadirannya akan menjadi saksi ketika Apindo akan merekomendasikan angka.
"Rekomendasi buruh tetap Rp 2,799 juta dan tidak akan turun," ujar Jayadi yang merupakan perwakilan dari FPS LEM SPSI ini.
Ia bilang bahwa kedatangannya dengan dua rekan lainnya mewakili Serikat Pekerja Jakarta. "Yang jelas kami mesti tanda tangan angka Rp 2,799 juta," ujarnya.
Yan Tumijat, Anggota Dewan Pengupahan Daerah lainnya dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang hadir memastikan bahwa angka yang ditetapkan oleh buruh ini sudah dimasukkan dalam Berita Acara rapat dan tak akan berubah dari pihak pekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
