Reporter: Hasyim Ashari | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menyambut positif kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mewajibkan bagi setiap perusahaan pemenang tender untuk melibatkan mahasiswa teknik dalam pengerjaanya.
Sekretaris Jenderal AKI, Zali Yahya mengatakan bahwa program yang dikeluarkan Kementerian PUPR sangat bagus. Ini akan membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Maka dari itu perusahaan yang tergabung dalam AKI akan menjalankan mandat tersebut.
"Kita menyambut baik aturan tersebut. kita siap mengamankan dan melaksanakannya. Karena ini untuk kebaikan dan meningkatkan kualitas SDM," ujar Zali saat dihubungi KONTAN Kamis (28/7).
Zali juga mengaku bahwa perusahaan yang tergabung dalam AKI sudah menjalankan hal tersebut jauh-jauh hari, dan hampir tidak ada perusahaan yang menolak mahasiswa magang. Namun itu sifatnya bukanlah mandatary melainkan inisiatif dari mahasiswa tersebut. "Bagi anggota AKI itu tidak menjadi masalah karena sudah sering kami menerima mahasiswa magang baik itu proyek kecil maupun proyek besar," jelasnya.
Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dudi Suryobintaro mengatakan bahwa proyek yang harus mengikutsertakan mahasiswa teknik yaitu perusahaan yang memenangkan tender di Kementerian PUPR dengan nilai kontrak di atas Rp 100 miliar.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas insinyur-insinyur dari perguruan tinggi. Dan ini juga untuk mempersiapkan tenaga ahli yang tidak hanya jago dalam teori melainkan ahli juga dalam implementasinya di lapangan. Dengan itu insinyur-insinyur yang sebelumnya sudah melakukan magang dapat segera mendapatkan sertifikasi.
Selain itu, ini juga untuk meningkatkan minat dari calon-calon insinyur untuk terjun dalam bidang konstruksi. Pasalnya peluang untuk pengembangan konstruksi itu masih terbuka lebar dan sangat menjanjikan. Maka dari itu Kementrian PUPR melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan Tinggi di Indonesia.
Kerja sama ini, lanjut Dudi selain mebuat efek positif untuk Perguruan Tinggi, juga memberikan efek positif untuk Kementerian PUPR sendiri. Pasalnya kementerian membutuhkan asesor (Dosen) yang berkualitas yang nantinya akan menjadi narasumber-narasumber di daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
