/2025/08/13/1733427071.jpg "Zulhas Sebut Terima Keppres Jadi Ketua Tim Koordinasi Penyelenggara MBG")
Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa dirinya mendapatkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait koordinasi tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Zulkifli Hasan, dalam Keppres tersebut, dirinya ditunjuk menjadi Ketua Tim koordinasi penyelenggaraan MBG.
“Saya baru terima Keppres tiga hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi,” kata Menko yang karib disapa Zulhas tersebut dalam program "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV pada Senin (20/10/2025).
Zulhas mengungkapkan, dengan adanya Keppres tersebut, bakal ada pembagian dalam tata kelola penyelenggaraan MBG.
Baca Juga: Asing Catat Net Sell Terbesar pada Saham-Saham Ini Saat IHSG Melonjak, Senin (20/10)
Namun, Menko yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, pembagian sebagaimana dalam Keppres bakal dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Hanya saja, Menko Pangan menjelaskan dengan adanya Keppres tersebut maka bakal ada pembagian tata kelola penyelenggaraan MBG.
Nantinya, menurut Zulhas, penyelenggara MBG berada pada BGN. Sedangkan pengawasan berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa Keppres tersebut dikeluarkan dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan program MBG.
“Kita tidak ingin ada yang keracunan, bukan soal langkah, (tapi) satu pun anak kita kan enggak boleh terjadi. Oleh karena itu, kita evaluasi terus untuk melakukan perbaikan,” ujar Zulhas.
Kasus Keracunan MBG
Diketahui, pelaksanaan program MBG sempat menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebutkan, terdapat lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.
"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," kata Dadan di rapat Komisi IX DPR RI.
"Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,” ujarnya melanjutkan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sedikitnya 60 kasus dengan 5.207 penderita dari insiden keracunan menu MBG hingga pertengahan September 2025.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga mencatat 55 kasus dengan 5.320 penderita.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus keracunan MBG terbanyak.
Merespons kasus keracunan terssebut, Pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah dilakukan. Di antaranya, menutup SPPG atau dapur umum MBG yang bermasalah di sejumlah daerah.
Kemudian, mewajibkan SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), mengevaluasi juru masak hingga alur limbah dapur. Selanjutnya, Pemerintah juga akan memperbaiki tata kelola BGN. Salah satunya dengan memerintahkan agar BGN merekrut koki atau juru masak yang terlatih.
Baca Juga: Kabar Duka! Pendiri Tempo Scan Group Kartini Muljadi Wafat pada Usia 95 Tahun
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/10/20/22432311/zulhas-sebut-terima-keppres-jadi-ketua-tim-koordinasi-penyelenggaraan-mbg.
Selanjutnya: Asing Catat Net Sell Terbesar pada Saham-Saham Ini Saat IHSG Melonjak, Senin (20/10)
Menarik Dibaca: IHSG Berpotensi Koreksi, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas (21/10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
