Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengatakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, memang pernah mendapatkan uang sebesar US$ 200.000 dari perusahaannya saat kongres Partai Demokrat di Bandung. Kongres itu berlangsung pada tahun 2010.
"Benar, uang US$ 200 ribu kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin," ujar Yulianis, saat ditanya wartawan, seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3).
Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut apakah uang itu termasuk dalam uang yang disebut-sebut untuk memenangkan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat pada 2010. "Yang pasti Grup Permai tidak pernah mengeluarkan uang buat mengamankan proyek Hambalang," katanya.
Mantan anak buah Nazaruddin itu juga yakin, segala data yang dimilikinya berupa catatan keuangan yang dia simpan dalam komputer pribadi dan komputer jinjingnya sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, nama Ibas disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama Ibas tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis. Dokumen yang diduga rekap data keuangan PT Anugerah ini beredar di kalangan wartawan, sekitar dua pekan lalu. Ibas menerima uang sebesar US$ 900.000. Dana tersebut diterima Ibas sebanyak empat kali.
Pertama, tanggal 29 April 2010 sebesar US$ 600.000. Dana itu diterima Ibas dalam dua tahap. Tahap pertama US$ 500.000 dan tahap kedua senilai US$ 100.000.
Setelah itu, Ibas kembali menerima uang pada 30 April 2010. Pada tanggal itu juga, Ibas menerima uang sebanyak dua kali, yaitu sebesar 200.000 dollar AS dan 100.000 dollar AS.
Sejumlah elit Demokrat juga telah membantah dokumen ini. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. "Data enggak ada judulnya gimana. Apa itu? Itu urusan KPK-lah. Kan di situ banyak nama yang harus diteliti, diklarifikasi, dan harus diuji," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Jumat (1/3).
Ia mengatakan, publik jangan berfantasi dengan menganggap data itu sahih dan valid sehingga bisa disebarkan begitu saja. "Itu (data) bisa saja diketik," ujar Marzuki. (Inggried Dwi Wedhaswary/TribunNews/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
