Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mencatat hingga Selasa (3/6) realisasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 78.000 koperasi di seluruh Indonesia.
Sehingga diharapkan dalam minggu ini keseluruhan Kopdes/Kel Merah Putih sesuai yang ditargetkan Pemerintah mencapai 80.000 koperasi.
“Sementara untuk proses pembentukan badan hukum bisa dilakukan akhir Juni, dan pada bulan Juli akan dilakukan launching 80.000 bersama Presiden Prabowo Subianto,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (4/6).
Selanjutnya, skema pemberian bantuan dana dan model operasionalisasi program akan diumumkan oleh Presiden Prabowo pada bulan Juli.
Baca Juga: Kantor Operasional Koperasi Desa Merah Putih Bisa Gunakan Aset Milik Pemerintah
“Implementasi program ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Oktober, dengan persiapan matang dalam hal pembiayaan, penyaluran dana, peningkatan SDM, dan pelatihan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan Satuan Tugas Kopes/Kel juga akan membentuk 80 mock-up percontohan sebagai tempat pembelajaran bagi Kopdes/Kel Merah Putih.
Ferry menyatakan, dari sisi pengawasan internal dilakukan oleh anggota koperasi, dan pengawasan eksternal termasuk dari pengawasan Satgas. Bagaimana bisnis proses, hingga menyetujui pembiayaan koperasi berdasarkan studi kelayakan.
“Supaya profit oriented karena memang harus untung. Dengan keuntungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan koperasi,” ucapnya.
Diketahui, Pembentukan koperasi desa merah putih ditargetkan bisa menyerap 2 juta lapangan kerja baru di desa.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan setiap koperasi yang terbentuk di desa akan membutuhkan sebanyak 20-25 pekerja. Sehingga jika pemerintah menargetkan 80.000 koperasi terbentuk, maka lapangan kerja baru yang terbuka akan mencapai 1,5 juta -2 juta.
"Koperasi desa merah putih, akan memerlukan 20-25 pegawai, maka dengan 80.000 koperasi merah putih yang terbentuk butuh 1,5 juta - 2 juta pekerjaan baru di desa," ujar Budi dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/5).
Budi mengklaim pembentukan koperasi ini secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat desa utamanya anak mudah yang kesulitan mencari lapangan kerja di daerah.
Baca Juga: Apa Syarat Menjadi Pengurus Koperasi Desa Merah Putih? Ini Ketentuan dan Cara Daftar
Selain itu, koperasi desa juga menjawab masalah panjangnya rantai pasok yang menyebabkan petani dan nelayan merugi.
Kemudian, melalui koperasi desa merah putih, akses kesehatan berkualitas di desa juga jauh lebih baik.
Koperasi desa bisa menyediakan layanan kesehatan puskesmas pembantu dan apotek yang lebih dekat," ujar Budi.
Yang tak kalah penting, koperasi desa akan menawarkan mekanisme simpan-pinjam yang lebih mudah dan transparan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan bisa terbebas dari hutang rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal berbunga tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
