Wamenkeu Ungkap Tiga Tantangan Besar Penghambat Ekonomi Daerah

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. 

Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai, meminta kementerian dan lembaga di tingkat pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata.

Juda menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat akselerasi ekonomi di daerah. Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketergantungan sejumlah wilayah terhadap sektor pertambangan dan komoditas primer.

Baca Juga: Rumah Subsidi Tapak Capai Rekor 278.000 Unit, Pemerintah Siapkan Skema Lebih Ringan

Menurut Juda, struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada sektor ekstraktif membuat daerah rentan terkena dampak fluktuasi harga komoditas global. 

Karena itu, diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor baru dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

"Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komoditas primer ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci," ujar Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026, Senin (25/5/2026).

Selain itu, Juda menyoroti kualitas belanja daerah yang dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Ia mengatakan sebagian besar APBD masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang yang porsinya mencapai sekitar 70%, sementara alokasi belanja modal masih relatif kecil.

Di sisi lain, pola penyerapan anggaran daerah yang cenderung menumpuk pada akhir tahun juga dinilai mengurangi efektivitas stimulus fiskal terhadap perekonomian lokal.

Baca Juga: 350 Buruh PT Xacti Kena PHK, KSPI Waspadai Gelombang PHK Meluas

"Selain itu belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap ekonomi lokal," katanya.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Juda mengatakan sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) belum kuat.

Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pelaksanaan sejumlah proyek strategis di daerah. Ia juga menilai proses pengadaan yang panjang dan rendahnya serapan anggaran membuat dana transfer belum mampu memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis. 

Pertama, pemerintah mengoptimalkan penyaluran transfer ke daerah. Hingga 31 April 2026, realisasi transfer ke daerah tercatat mencapai Rp 256,8 triliun atau sekitar 37% dari total pagu anggaran.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan dasar seperti pembayaran gaji, dana BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), program kesehatan, hingga tunjangan guru.

Langkah kedua dilakukan melalui pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah. Pemerintah, kata Juda, tidak ingin pembangunan hanya mengandalkan APBD semata. 

Karena itu, pemerintah menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah lewat skema pembiayaan inovatif.

Pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, jalan, jembatan, kawasan pariwisata, hingga infrastruktur lainnya. Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI telah mencapai Rp 37 triliun.

“Pembiayaan SMI untuk pembangunan daerah ini cukup bagus untuk mendorong ekonomi daerah dari awal tahun.  Kemudian cicilannya itu bisa bersumber dari dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat ketika sudah terjadi disbursement,” imbuh Juda.

Selanjutnya, pemerintah juga memperkuat dukungan terhadap peningkatan PAD melalui modernisasi sistem pajak daerah, pertukaran data antara pusat dan daerah, penguatan administrasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut Juda, sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan APBN, APBD, sektor keuangan, hingga dunia usaha agar pembangunan ekonomi dapat bergerak searah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News