Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo memberikan bocoran terkait rencana pembentukan Kementerian baru pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Kementerian Perumahan.
Hal ini disampaikan oleh pria yang akrab dipanggil Tiko itu dalam acara peresmian The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng milik Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), Senin (13/05).
“Dan ini saya dengar juga ke depan akan ada pemisahan (kementerian) bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan," kata Tiko dalam sambutannya.
Ia menambahkan, dengan adanya Kementerian Perumahan dan Perkotaan, pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor perumahan untuk masyarakat.
Baca Juga: Dukung Presidential Club, Demokrat: Sesuai Mimpi Pak SBY
“Agar lebih erat dari pemerintah supaya bisa membangun konsep developer yang lebih teregulasi,” tambahnya.
Selain bocoran mengenai Kementerian baru, dirinya juga memberikan beberapa Pekerjaan Rumah (PR) kepada Perumnas dalam mengembangkan hunian khususnya untuk milenial perkotaan.
“The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng adalah transformasi keuangan dan manajemen risiko, dalam menstabilkan neraca dan risiko. Termasuk PMN yang sudah menuju track yang baik di tahun 2023. Kalau gak salah EBITDA-nya sudah hampir Rp 1 triliun kemarin. Semoga tahun 2024 bisa mulai mencetak keuntungan lagi,” ungkap Tiko.
Ia mengatakan, transformasi yang diminta bukan hanya dari sisi keuangan namun juga dari sisi wajah dan bisnis model.
“Karena dulu Perumnas terkesan tua dan terkesan tidak menarik bagi konsumen. Setelah tata kelola keuangan semakin baik, tantangan selanjutnya bagaimana membuat produk yang menarik tapi tetap dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.
Baca Juga: Para Mantan Presiden Harus Akur Dulu Sebelum Bentuk Presidential Club
Untuk diketahui apartemen milik Perumnas ini menggunakan skema FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang merupakan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu membeli dan memiliki rumah sendiri.
Di mana, pengelolaan program KPR FLPP dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Memang mungkin ini rumah FLPP, tapi wajahnya tidak boleh kalah dengan wajah kelas menengah atas. Dan transformasi yang ketiga adalah mengelola subsidi dan dukungan pemerintah. Akan kita dorong terus untuk mendapat dukungan pemerintah,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
