kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.194   6,00   0,04%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Wakil Ketua DPR: Gedung baru DPR tidak mewah


Selasa, 29 Maret 2011 / 13:32 WIB
Wakil Ketua DPR: Gedung baru DPR tidak mewah
ILUSTRASI. Gerai makanan cepat saji McDonald's di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat


Reporter: Mohamad Jumasri | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pimpinan DPR rame-rame membela pembangunan gedung DPR baru. Setelah Ketua DPR Marzuki Alie kali ini giliran Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Priyo mengatakan, gedung baru tersebut tidak semewah yang dipikirkan banyak orang. "Tidak benar satu ruangan seharga Rp 800 juta," katanya, Selasa (29/3).

Priyo bahkan membenarkan ucapan Marzuki sebelumnya yang menyatakan biaya konstruksi tersebut murah. Menurutnya, biaya pembangunan gedung baru DPR tersebut lebih murah ketimbang gedung Universitas Negeri Jakarta dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Menurut Priyo, biaya pembangunan gedung Kementerian Pendidikan Nasional seharga Rp 7,5 per meter persegi. Begitu juga biaya konstruksi pembangunan gedung Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan yang sebesar Rp 7,4 per meter persegi. ""Hal ini jauh lebih murah dengan gedung DPR yang hanya Rp 7,2 juta permeter persegi dan juga sudah termasuk lift dan ekskulator," jelasnya.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, Priyo juga menggundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi pembangunan gedung baru DPR setinggi 27 lantai itu. Dia juga berharap, fraksi di DPR menahan diri jangan saling tuding terhadap pembangunan gedung tersebut.

Pembangunan gedung baru DPR menuai kontroversi. Selain dianggap terlalu mewah dan mahal, pembangunan gedung DPR itu dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak pembangunan gedung itu. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak pembangunan gedung tersebut ditunda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×