kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.360.000   29.000   1,24%
  • USD/IDR 16.616   0,00   0,00%
  • IDX 8.067   -160,68   -1,95%
  • KOMPAS100 1.104   -18,58   -1,66%
  • LQ45 772   -16,13   -2,05%
  • ISSI 289   -5,28   -1,79%
  • IDX30 403   -8,81   -2,14%
  • IDXHIDIV20 455   -7,63   -1,65%
  • IDX80 122   -2,25   -1,82%
  • IDXV30 131   -1,45   -1,10%
  • IDXQ30 127   -1,92   -1,49%

Wacana BI awasi lagi perbankan kembali menghangat, ini kata ekonom


Jumat, 03 Juli 2020 / 14:28 WIB
Wacana BI awasi lagi perbankan kembali menghangat, ini kata ekonom
ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di gedung kantor pusat Bank Indonesia (BI) Jakarta, (18/7). 


Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Tendi Mahadi

Selain itu, mengembalikan fungsi pengawasan perbankan dari OJK juga harus melibatkan proses administrasi kepegawaian yang tidak bisa dilakukan secara cepat. Keputusan ini, juga harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena ada Undang-Undang OJK yang perlu diubah.

Apabila melihat peran dan kinerja OJK selama masa pandemi ini, memang perlu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Terutama mengenai koordinasi kebijakan pemerintah dengan OJK dan BI.

Baca Juga: Kredibilitas OJK Jadi Sorotan, Sinyal Otoritas Perbankan Kembali ke BI Mencuat

"Tapi tidak fair menyalahkan OJK jika berkaitan dengan lambatnya pertumbuhan kredit, karena memang demand side kreditnya yang bermasalah. Jadi, kalaupun mau mengembalikan fungsi pengawasan perbankan ke BI, sebaiknya dilakukan pasca wabah dan mesti melibatkan DPR," kata Eric. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×