Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Vietnam digadang-gadang menjadi raksasa industri manufaktur se-Asia Tenggara. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menilai hal itu terjadi karena negara tersebut berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas Indonesia sejak 2015. Ditambah lagi, kebijakan ekonomi Vietnam sudah dirilis sejak 2013, dua tahun lebih ketimbang reformasi kebijakan ekonomi manufaktur Indonesia.
Danang menyebut reformasi ekonomi kebijakan manufaktur Indonesia memang menunjukkan hasil yang positif. Namun, itu saja belum cukup karena sistemnya tidak bottom-up.
Baca Juga: Kalah dengan Vietnam, APSyFI: Indonesia Masih Ketergantungan Bahan Baku Impor TPT
"Sektor manufaktur kita sudah mendekati Vietnam di angka sekitar USD16 juta miliar. Tetapi itu tidak cukup, banyak yang juga dikeluhkan pengusaha karena tidak bottom up, sehingga akurasinya tidak sesuai harapan," jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (23/2).
Danang menilai meski Indonesia memiliki UU Cipta Kerja, ternyata dalam realisasinya masih menemui banyak hambatan. Di sisi implementasi lapangan, birokrasi negeri ini masih gagap menanggapi perubahan kewenangan yang diubah itu.
Tidak hanya itu, Indonesia juga masih berkutat dengan masalah laten lainnya, yakni pengambilalihan kewenangan dari Pemda Kota/Kabupaten ke Provinsi. Juga, ke Pemerintah Pusat yang tidak bisa dieksekusi dengan baik karena praktik-praktik mata pencaharian ilegal dari sejumlah oknum pejabat publik dalam hal perizinan.
"Padahal, di Vietnam praktik-praktik korupsi yang mengorbankan pertumbuhan industri juga masif terjadi. Namun, nyata bahwa indeks persepsi korupsi di Vietnam jauh lebih baik daripada di Indonesia," jelas Danang.
Baca Juga: Ongkos Logistik RI Masih Tinggi, Ini Permintaan Pengusaha
Lebih lanjut, Danang juga menyebut alasan lain yang membuat Indonesia tak kunjung menjadi raksasa manufaktur se-ASEAN karena adanya praktik keberpihakan pemerintah. Ia menilai pemerintah, utamanya mereka yang pengusaha merangkap pejabat publik, cenderung memberikan kemudahan dan perlindungan pada pengusaha sektor tertentu.
Untuk itu, jika Indonesia ingin segera menjadi raksasa manufaktur se-ASEAN, mestinya kawasan industri (KEK) yang dibangun memiliki misi yang seimbang antara kepentingan pengusaha KEK dengan misi negara untuk menumbuhkan sektor manufaktur secara masif dan cepat.
"KEK harus benar-benar dikelola untuk kepentingan nasional dalam hal pertumbuhan investasi uang mudah, murah, dan cepat," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
