Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir Juni lalu melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN akhir kuartal kedua lalu sebesar US$ 355,7 miliar miliar, hanya tumbuh 5,5% year on year (YoY). Sementara di akhir kuartal pertama, ULN masih tumbuh 8,9% YoY dan di akhir Mei masih tumbuh 6,8% YoY.
Salah satu komponennya, utang luar negeri pemerintah, tercatat tumbuh 6,1% year on year. Bandingkan dengan kuartal I yang sempat tumbuh 11,6% menjadi US$ 176,5 miliar.
Pelambatan utang pemerintah tersebut sejalan dengan net pelunasan pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dibeli kembali oleh investor domestik. Menguatnya dollar AS dan ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok turut memengaruhi fluktuasi di pasar SBN domestik.
Tak hanya itu, ULN swasta juga tercatat tumbuh melambat, terutama pada ULN sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik, gas, dan uap atau air panas (LGA).
Pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor LGA di kuartal II-2018 masing-masing tercatat sebesar 1,1% dan 16,1%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya.
Sedangkan, pertumbuhan utang luar negeri sektor pertambangan dan sektor keuangan meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,2%
Meski demikian, struktur ULN Indonesia pada kuartal II-2018 tetap terkendali dalam level yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juni lalu di kisaran 34%.
"Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, Senin (20/8).
Tak hanya itu, kemampuan membayar ULN Indonesia yang dilihat dari rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan atau debt to service ratio (DSR) juga masih ada di level yang aman, yaitu sebesar 24,34%.
"BI berkoordinasi dengan pemerintah terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tambah dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
