Utang 4 BUMN Karya ini capai puluhan triliun jadi alasan pemerintah beri PMN

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kondisi keuangan 4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya makin bobrok akibat pandemi virus corona. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo membeberkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan pelat merah itu.

Kartika yang akrab dengan sapaan Tiko itu menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan kondisi keuangan BUMN Karya tertekan antara lain sulitnya mendapat kontrak baru maupun penjualan dan penugasan yang sangat berat. Hal ini seiring dengan dampak dari pandemi virus corona.

Kata Tiko, keuangan BUMN Karya makin terbebani akibat sepanjang 2017-2019 hampir tidak ada penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah ke BUMN Karya yang mengerjakan proyek strategis nasional (PSN). Dus, masalah ini tercermin pada beberapa BUMN Karya.

Pertama, PT Perumnas kondisinya mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sebesar 27,25% di tahun lalu. Hal ini disebabkan melambatnya penjualan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Alhasil, invetori rumah Perumnas menjadi besar, yang mengakibatkan rasio utang terhadap ekuitas meningkat tajam. Perumnas tercatat memiliki utang sebesar Rp 4,62 triliun yang saat ini sedang dilakukan restrukturisasi.

"Namun untuk memastikan bahwa ke depan neraca maupun kekuatan likuiditasnya memadai, kami menginginkan adanya tambahan PMN untuk memastikan bahwa penugasan perumnas untuk membangun rumah bagi MBR bisa berkelanjutan," kata Tiko saat Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7).

Kedua, PT Waskita Karya Tbk (Persero) atau WSKT yang keuangannya tertekan karena pada 2015-2016 perseroan mengambil alih proyek-proyek jalan tol Trans Jawa dari swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan.

Kondisi tersebut membuat utang WSKT meningkat tajam yakni mencapai Rp 64,94 triliun. Di sisi lain, Waskita juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 48,42% pada tahun lalu.

Untuk itu, Tiko menyampaikan pemerintah akan mengusulkan skema restrukturisasi menyeluruh kepada WSKT antara lain dana sebesar Rp 15 triliun untuk penjaminan penyelesaian proyek-proyek yang sudah ada. Kemudian, Rp 7,9 triliun untuk memperkuat permodalan, karena banyaknya modal yang terserap untuk mengambil tol-tol di masa lalu.

Ketiga, PT Hutama Karya kondisinya saat ini mengalami situasi berat karena pengerjaan proyek tol Trans Sumatra yang diiringi keterlambatan PMN selama dua tahun. Dus, nilai aset dan utang perusahaan meningkat tajam, namun ekuitas tidak berubah.

Tiko melaporkan, Hutama Karya tercatat memiliki utang sebesar Rp 50,55 triliun dengan pendapatan yang turun sebesar 17,99% pada 2020. Ke depan, untuk melanjutkan pengerjaan proyek Trans Sumatra tahap I dengan total nilai Rp 66 triliun, pemerintah akan memberikan bantuan modal secara bertahap.

"Tahun ini dapat Rp 25 triliun dan di 2022 akan ada Rp 30 triliun lagi untuk memperkuat tahap 1, dan sisanya akan diberikan pada 2023," jelas Tiko.

Keempat, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turut mengalami tekanan karena adanya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan modal besar. Saat ini pendapatan perseroan turun sebesar 39,23% dan utang mencapai Rp 24,28 triliun.

“Sementara Adhi dan PP dalam kondisi yang lebih baik, namun juga masih butuh permodalan,” ucap Tiko.

Adapun, kondisi PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT PP Tbk (PTPP) masih memiliki kondisi keuangan yang cukup baik ketimbang BUMN Karya lainnya, tapi keduanya tercatat tetap menorehkan penurunan pendapatan masing-masing sebesar 29,27% dan 32,84%.