Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) jadi salah satu faktor penting tumbuh kembang industri di suatu wilayah. Di Indonesia, Pulau Jawa bisa jadi contoh. Empat provinsi di Jawa, kecuali DKI Jakarta dan Banten adalah pemilik UMP paling rendah se-Indonesia.
Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, tahun ini UMP terendah ada di Yogyakarta senilai Rp 1.337.645, disusul Jawa Tengah senilai Rp 1.367.000, Jawa Timur senilai Rp 1.388.000, dan Jawa Barat senilai Rp 1.420.624.
Sementara, Banten Rp 1.931.180, dan DKI Jakarta Rp 3.355.750. Sedangkan untuk tahun depan, kenaikan UMP ditentukan 8,71% atau sesuai dengan perhitungan PP 78/2015.
Sehingga pada 2018, UMP di Yogyakarta menjadi Rp 1.454.154, di Jawa Tengah Rp 1.486.065, di Jawa Timur Rp 1.508.894, di Jawa Barat Rp 1.544.360. Sementara Banten Rp 2.099.385, dan DKI Jakarta Rp 3.648.035
Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan menyebutkan memang ada relasi antara upah dan investasi.
"Memang di mana upah rendah pasti akan menarik untuk investor," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (19/12).
Putu menambahkan, meski dilirik investor, tak semua investasi masuk. Pulau Jawa dikatakannya menarik bagi industri manufaktur untuk keperluan ekspor.
"Pulau Jawa masih menarik untuk padat karya dan ekspor, karena memang jumlah penduduknya banyak. Sementara industri yang butuh bahan baku seperti tambang dan CPO ada di luar Jawa" sambungnya.
Dominasi industri di Pulau Jawa pun sebenarnya berbeda-beda. Kata Putu di bagian barat yaitu Jakarta, Jabar, dan Banten biasanya didominasi industri seperti elektronik, otomotif.
"Kalau di Jateng, dan Jatim pengembangannya memang untuk garmen, pakaian, alas kaki, kemudian produk-produk kimia, plastik, mainan anak," lanjutnya.
Soal investasi, dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga triwulan III, gabungan lima provinsi di Pulau Jawa, di luar Yogyakarta bisa mencapai 57,1% total investasi di Indonesia, baik melalui PMDN maupun PMA.
Rinciannya, di Jawa Barat ada investasi senilai Rp 28,8 triliun atau 16,3%, DKI Jakarta Rp 25,7 triliun atau 14,6%, Banten Rp 18,1 triliun atau 10,2%, Jawa Timur Rp 15,7 triliun atau 8,9%, dan Jawa Tengah Rp 12,6 triliun atau 7,1%. Sedangkan daerah sisanya investasinya senilai Rp 75,7% atau 42,9%.
Senada dengan Putu, Wakil Sekretaris Umum Apindo Aditya Warman juga mengakui ada relasi dimana semakin rendah UMP makin tumbuh investasi di suatu wilayah.
Meski demikian, Aditya mengimbau agar melihat konteks dengan lebih luas. Misalnya tak serta merta berasumsi bahwa investor hanya menyasar wilayah di mana pekerja bisa digaji murah.
Katanya ada dua hal yang harus dilihat dari UMP. Pertama soal daya beli masyarakat, dan kedua adalah tentang produktivitas.
Menurut Aditya pertumbuhan investasi sangat bergantung dengan daya beli. Dan penentuan UMP telah mengukur daya beli masyarakat agar tetap terjaga
"Selama daya beli masih terjaga tak akan ada masalah. Dan semakin terjaga investasi akan semakin bertumbuh," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (19/12).
Provinsi-provinsi di Pulau Jawa ditambahkan Aditya mampu menjaga daya beli dengan menekan inflasi, dan pendistribusian barang yang baik.
"Selain itu, tentu saja pengembangan pendidikan vokasi di Jawa dilaksanakan dengan baik dalam mendorong produktivitas pekerja," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
