kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.819.000   -20.000   -0,70%
  • USD/IDR 17.580   27,00   0,15%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

Utang luar negeri Indonesia sampai akhir kuartal IV-2019 mencapai US$ 404,3 miliar


Senin, 17 Februari 2020 / 15:57 WIB
ILUSTRASI. BI mencatat ulang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir kuartal IV-2019 sebesar US$ 404,3 miliar. REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir kuartal IV-2019 sebesar US$ 404,3 miliar. Dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) senilai Rp 14.000 per dolar AS, maka utang luar negeri kita sebesar Rp 5.660 triliun

Pencapaian utang luar negeri tersebut tumbuh  7,7% year on year (yoy) dibandingkan dengan realisasi kuartal IV-2018 senilai US$ 376,8 miliar. 

Baca Juga: Makin melek investasi, generasi milenial paling banyak memburu SBR009

Lebih rinci BI dalam laporannya, Senin (17/2) menyebutkan utang sektor publik oleh pemerintah dan bank sentral menjadi kontributor terbesar dengan capaian senilai Rp 202,9 miliar setara Rp 2.840 triliun. 

Adapun pertumbuhan utang luar negeri pemerintah ditopang oleh arus masuk investasi nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang USD dan Euro. 

Dalam mekanismenya, utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,1% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3%).




TERBARU

[X]
×