Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati kenaikan setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 3 triliun. Maka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, setoran dividen BUMN naik dari Rp 31,2 triliun menjadi Rp 34,2 triliun.
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit bilang, kenaikan setoran dividen BUMN ini untuk menutup defisit pendapatan negara. Dengan penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,5% menjadi 5,3%, penerimaan negara akan berkurang Rp 50 triliun. "Kami upayakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak turun," katanya, Kamis (1/10).
Namun target dividen BUMN ini tetap lebih rendah dari target dividen BUMN di APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 37 triliun. Sebab itu, Supit bilang, jika memungkinkan maka porsi setoran dividen BUMN akan diperbesar lagi dari 30% menjadi 50% dari total laba BUMN tahun 2016.
Kenaikan setoran BUMN diharapkan akan memperkecil kemungkinan pemangkasan belanja kementerian dan lembaga tahun depan. Sebab menurut Ahmadi, pemangkasan belanja lebih berisiko.
Terkait PNBP, Panitia Kerja (Panja) juga menetapkan target PNBP dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 275,9 triliun. Angka ini berasal dari PNBP migas dan nonmigas sebesar Rp 125,9 triliun. PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp 32 triliun, dan PNBP lainnya Rp 84 triliun. Target itu lebih tinggi dibandingkan APBN-P 2015 sebesar Rp 269,1 triliun.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, setoran dividen tahun depan menjadi refleksi besaran laba BUMN tahun ini. Tahun ini pihaknya menargetkan laba BUMN sebesar Rp 165 triliun. Namun dari target itu, realisasinya kemungkinan hanya Rp 141 triliun karena penurunan harga komoditas.
"Jika realisasi tercapai, ada tambahan dividen Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun," kata Imam.
Pada tahun ini, dari target setoran dividen Rp 37 triliun, Imam yakin akan terlampaui menjadi Rp 37,3 triliun. Angka tersebut berasal dari dividen BUMN perbankan sebesar Rp 8,8 triliun dan BUMN non perbankan Rp 28,43 triliun.
Dengan kenaikan setoran deviden 2016, Kementerian BUMN akan menghitung ulang pay out ratio BUMN, khususnya untuk BUMN dengan likuiditas baik, seperti PT Telkom dan PT PGN. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pihaknya akan fokus pada pay out ratio BUMN emiten dan BUMN perbankan dengan rasio kecukupan modalnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
