Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Proses reshuffle kabinet belum tuntas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku masih memfinalisasi susunan kabinet yang akan datang.
"Pekerjaan saya masih lanjut tiga sampai empat hari mendatang," kata SBY seusai pertemuan pimpinan partai politik koalisi di Puri Cikeas, Kamis (13/10).
Beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan SBY khususnya menyangkut nama menteri dari partai politik koalisi yang bakal digeser. "Hubungan dengan partai politik dijaga apalagi jika ada perwakilan dari parpol tertentu yang harus mengalami pergantian, saya akan melakukan konsolidasi," katanya.
Jika dihitung waktu empat hari kemudian, akan jatuh pada Senin (17/10). Artinya kemungkinan SBY bakal mengumumkan reshuffle pada hari tersebut. Pasalnya, pada Selasa (18/10), SBY akan menghadiri pernikahan putri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta.
Dalam pertemuan pimpinan parpol hadir Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak.
Terdengar kabar perombakan kabinet meliputi tujuh menteri dan satu menteri koordinator, sedangkan beberapa menteri lain digeser. Selain mengganti dan menggeser menteri, Presiden juga akan menambah beberapa wakil menteri.
Menteri-menteri yang akan diganti adalah Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar), Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (Partai Golkar), Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh (Partai Demokrat), Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Partai Demokrat) dan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan).
Empat menteri lain yang akan dicopot oleh Presiden adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo (profesional), Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (Partai Amanat Nasional), dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar (profesional).
Adapun menteri yang disebut-sebut akan bergeser dari posnya antara lain Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, dan Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawaty.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
