Fatwa Haram Vape dari MUI, Nasib Pekerja Disorot

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fatwa haram rokok elektrik alias vape dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri tersebut.

Situasi tersebut turut memantik perhatian dari serikat pekerja untuk mengawal kelangsungan sektor ketenagakerjaan terkait.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menyatakan, pihaknya menghormati kewenangan MUI dalam mengeluarkan ketetapan hukum keagamaan serta perlindungan kesehatan. Kendati demikian, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja di sektor tersebut juga perlu diperhatikan.

Baca Juga: PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di COP31

"Namun, dari perspektif ketenagakerjaan, saya ingin mengingatkan bahwa setiap keputusan yang berpotensi mengubah keberlangsungan suatu kegiatan ekonomi harus turut memperhitungkan nasib para pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (13/11/2026).

Mirang mengungkapkan, dampak pelarangan atau pembatasan industri rokok elektrik dinilai berpotensi merembet luas ke berbagai lini rantai pasok ekonomi rakyat.

"Jika aktivitas produksi dan perdagangan mengalami penghentian atau penurunan secara signifikan, maka dampaknya bisa merembet kepada pekerja pabrik, tenaga distribusi, pergudangan, pemasaran, penjualan,usaha kecil, hingga berbagai sektor pendukung lainnya," ungkapnya.

Mirah menuturkan, potensi hilangnya sumber penghasilan keluarga serta meningkatnya jumlah pekerja rentan menjadi catatan bagi pemerintah dalam menyikapi kebijakan ini. Ia meminta agar tidak menunggu terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja massal sebelum merumuskan langkah antisipasi.

"Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya," tuturnya.

Selain itu, Mirah mendorong adanya dialog lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pemuka agama, pelaku usaha, serta perwakilan buruh. Langkah tersebut diperlukan guna merumuskan peta jalan transisi serta program peningkatan keterampilan bagi pekerja yang berisiko terdampak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News