kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45891,58   -16,96   -1.87%
  • EMAS1.358.000 -0,37%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Transisi Energi, Anies-Cak Imin Pastikan Akan Percepat Pensiun Dini PLTU


Selasa, 09 Januari 2024 / 16:35 WIB
Transisi Energi, Anies-Cak Imin Pastikan Akan Percepat Pensiun Dini PLTU
ILUSTRASI. Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mempercepat pensiun dini PLTU jika terpilih nanti.


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) memastikan akan mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) jika terpilih nanti. 

Juru Bicara pasangan Anies-Cak Imin, Irvan Palungan menegaskan, penutupan PLTU ini sebagai komitmen pasangan AMIN terkait transisi energi. Pada awal menjabat nanti, pihaknya akan memprioritaskan pensiun dini PLTU yang oversupply seperti di kawasan Jawa dan Bali. 

"Utamanya mesin PLTU yang menggunakan mesin bekas, kita perlu mulai menghentikanya dan mencari alternatif baru," jelas Irvan dalam diskusi publik transisi energi, di Jakarta, Selasa (9/1). 

Baca Juga: Ini Langkah PLN Mengatasi Tantangan Pensiun Dini PLTU

Meski begitu, Irvan mengakui bahwa pemensiuan dini PLTU ini akan memerlukan anggaran yang besar. 

Untuk itu, AMIN nantinya bakal mengevaluasi lagi pembiayaan untuk pensiun dini PLTU yang saat ini mandek termasuk kaitanya dengan Just Energy Transition Partnership (JETP). 

Diketahui, transaksi pengakhiran lebih awal alias pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat program Just Energy Transition Partnership (JETP) masih menuai hambatan. 

Terdapat perbedaan paham dalam menghitung valuasi aset PLTU saat penyusunan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) sepanjang negosiasi peluang donor pensiun dini PLTU tahun lalu. Pemerintah ingin agar valuasi aset PLTU yang ingin dihentikan dihitung berdasarkan pada nilai buku atau book value.

Di sisi lain, negara-negara pendonor JETP berpendapat valuasi aset PLTU yang hendak dihentikan lebih awal mesti dihitung lewat nilai pasar atau market value. Negara anggota International Partners Group berpendapat beberapa aset yang disodorkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN itu telah direvaluasi untuk jaminan utang perseroan. 

"Saya rasa kepemimpinan ke depan harus mampu jadi fasilitator dan mediator bagaiamana menentukan metode itu untuk menghasilkan valuasi ekonomi yang bisa menjadi dasar pendanaan-pendanaan alternatif, ada pinjaman lunak, utang tidak lunak, hibah dan sebagainya,” kata Irvan. 

Baca Juga: Dirut PLN Singgung Tantangan Pendanaan Pensiun Dini PLTU

Sebenarnya rencana pensiun dini PLTU ini sudah ada sejak dari Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif berujar,  PLTU yang disasar untuk dipensiunkan salah satunya adalah PLTU Pelabuhan Ratu. 

PLTU Pelabuhan Ratu berkapasitas 969 MW menyalurkan listrik untuk sistem Jawa-Madura-Bali. Pembangkit ini seharusnya dapat beroperasi hingga 2042, namun dengan dipensiunkan dini, umur pembangkit ini dipangkas 5 tahun sehingga hanya beroperasi sampai 2037. Estimasi investasi pemensiunan dini PLTU Pelabuhan Ratu senilai US$ 870 juta. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×