Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang Perlindungan PMI.
Salah satu upaya perlindungan bagi PMI adalah memberikan jaminan sosial. Hal itu baik jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Maka dari itu, program jaminan sosial tersebut menjadi wajib bagi calon PMI," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (21/4).
Baca Juga: Terbitkan PP 59/2021, pemerintah beri perlindungan hukum, sosial, ekonomi bagi PMI
Nantinya ketentuan tersebut akan diatur lebih detail pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kesehatan. Selain itu, PP 59 tahun 2021 disebut Anwar lebih komprehensif dalam melindungi PMI.
PMI akan mendapatkan perlindungan di setiap fase bekerja. Tidak hanya selama bekerja sebagai PMI, perlindungan juga diberikan saat sebelum dan sesudah menjadi PMI. "Mengatur pelaksanaan pelindungan PMI baik sebelum, selama dan setelah bekerja, serta pelindungan hukum, sosial dan ekonomi," terang Anwar.
PP tersebut juga menunjukkan peran dalam perlindungan PMI. Peran tersebut baik oleh pemerintah pusat juga dilakukan oleh pemerintah daerah.
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terkait PMI juga dibuat berdasarkan aturan tersebut. Nantinya LTSA Perlindungan PMI akan menjadi tempat layanan dan perlindungan PMI.
Selanjutnya: Cegah COVID-19 melalui kepulangan PMI, Doni Monardo minta Kepri bentuk satgas khusus
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
