Reporter: Vendy Yhulia Susanto, Yuwono Triatmodjo | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penangkapan Maria Pauline Lumowa yang terlibat kasus pembobolan BNI melalui letter of credit atau L/C bodong senilai Rp 1,7 triliun, Transparency International Indonesia (TII) mengingatkan pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan untuk meringkus buron pada kasus-kasus lain.
Manajer Penelitian dan Advokasi Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah untuk meringkus buron-buron kelas kakap yang lain. Wawan menilai, regulasi seharusnya bukan menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia dalam meringkus buron kelas kakap yang kabur ke luar negeri.
Hal ini terbukti ketika KPK dapat meringkus Nazaruddin di Kolombia. Padahal Indonesia tidak memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Kolombia. “Lagi-lagi itu bicara mengenai political will, kemauan politik itu ada ngga sih,” ucap Wawan.
Baca Juga: Buronan kasus L/C tertangkap, begini komentar BNI
Pemerintah menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Maria Pauline Lumowa dari Serbia.
"Dengan gembira saya menyampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia," tutur Yasonna dalam keterangan pers seperti disiarkan Kompas.TV, Rabu (8/7).
Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif. Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$ 136 juta dan € 56 juta atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.
Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari orang dalam karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.
Baca Juga: Jejak pembobol Rp 1,7 triliun BNI, ini detil kasus lengkap dan mereka yang terlibat
Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan Gramarindo Group mulai menyelidiki dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.
Perempuan kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara, pada 27 Juli 1958 tersebut belakangan diketahui keberadaannya di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura. Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, yakni pada 2010 dan 2014, karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.
Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.
Baca Juga: Selain Maria Pauline Lumowa ini daftar penjarah bank yang fenomenal di Indonesia
Upaya penegakan hukum lantas memasuki babak baru saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, pada 16 Juli 2019.
Setelah serah terima dengan otoritas Serbia dibantu KBRI di Beograd. Delegasi Indonesia pimpinan Menkumham Yasonna Laoly, telah terbang dari bandara Beograd pukul 16.00 waktu setempat. Rombongan dijadwalkan tiba di Tanah Air bersama Maria Pauline Lumowa pada Kamis (9/7/2020) pagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
