Reporter: Adinda Ade Mustami, Hasyim Ashari | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah berharap bisa memperbaiki sektor fiskal, sektor moneter, dan sektor riil dalam jangka menengah dan jangka panjang. Di sektor fiskal, pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan. Sedang di sektor riil, pemerintah yakin sejumlah paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan akan memberikan efek positif.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, tiga sektor itulah yang saat ini diperbaiki. "Resep memperbaiki ekonomi nasional dengan perbaikan pada tiga sektor, yaitu sektor fiskal, sektor moneter dan perbaikan sektor riil," ujarnya, akhir pekan lalu.
Perbaikan fiskal dilakukan terutama pada penerimaan dan pengeluaran negara. Pada sisi penerimaan, pemerintah mencanangkan reformasi perpajakan yang dimulai dengan program amnesti pajak. Menurut Suahasil, program ini memperbaiki wajib pajak, petugas pajak dan sistem perpajakan di Indonesia.
Pemerintah juga akan merevisi sejumlah undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Salah satu poin revisi UU itu adalah membuat lembaga pajak yang independen. "Revisi UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan akan masuk ke DPR," ujar dia.
Di sisi pengeluaran pemerintah, Suahasil bilang, sejak tahun 2015, pemerintah sudah mencoba overhaul. Untuk itu pemerintah memangkas pengeluaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk belanja produktif. Jika pada 2014 anggaran subsidi BBM mencapai Rp 350 triliun, maka pada tahun depan hanya tersisa Rp 77 triliun. Penghematan belanja akan difokuskan pada infrastruktur hingga mencapai Rp 370 triliun.
Sementara untuk kebijakan moneter, menurut Suahasil, Bank Indonesia (BI) telah melakukan beberapa pelonggaran moneter dan menjaga stabilitas inflasi. Walau saat ini belum terasa secara penuh, Suahasil yakin, kebijakan BI akan dirasakan pada tahun selanjutnya. "Mudah-mudahan dampaknya tahun depan mulai terasa, karena dampak kebijakan moneter ke sektor riil butuh waktu," ungkapnya.
Di kesempatan berbeda, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, kebijakan moneter BI ke depan akan lebih fokus menjaga stabilitas. Inilah sebabnya, ruang pelonggaran moneter semakin tipis. "Jika bulan lalu kami katakan BI bias longgar, sekarang ini lebih kami mengarah pada menjaga stabilitas, waspada perkembangan eksternal. Kami melihat ruang pelonggaran semakin tipis," katanya, akhir pekan lalu.
Walau begitu, Agus bilang, indikator stabilitas makro ekonomi Indonesia saat ini masih cukup baik. Hal itu tercermin dari inflasi yang rendah dan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang membaik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
