Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar melibatkan sektor UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
Pelibatan UMKM dalam pemulihan perekonomian dinilai sangat penting di tengah pandemi virus korona (Covid-19) saat ini. Berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM naik 36% di e-commerce atau platform digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menerangkan, pihaknya juga optimis perekonomian Indonesia akan terbantu dengan produk dalam negeri.
Baca Juga: Mendagri optimistis pilkada punya manfaat ganda jadi stimulus ekonomi daerah
Teten Masduki berharap agar belanja kementerian dan lembaga yang memiliki potensi sekitar Rp 700 triliun dapat memprioritaskan produk UMKM. Kini pihaknya bersama LKPP tengah menyiapkan UMKM untuk masuk ke dalam sistem LKPP.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian/Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar 700 triliun bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM” tuturTeten Masduki dalam keterangan pers yang diterima Kontan.co.id pada Rabu (17/6).
Teten menyampaikan kepada Kepala LKPP Roni Dwi Susanto agar ada halaman khusus di platform LKPP. Ia juga diminta Presiden untuk memantau marketnya.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.
Baca Juga: Investor asing tempatkan dana Rp 4,68 triliun di fintech lending Indonesia
“Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada. Kedua, mewajibkan mencadangkan untuk usaha kecil, dan rata-rata diberikan semacam rangsangan, sehingga kementerian dan lembaga daerah mencadangkan pengadaan itu untuk usaha kecil,” ujar Roni.
LKPP akan menyiapkan perangkat untuk pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat bahwa produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pihaknya optimis, UMKM akan bangkit.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan mempersiapkan agar UMKM siap dengan produk dan standarisasi.
Pekan depan disampaikan Victoria, akan diuji coba aplikasi belanja langsung di bawah Rp 200 juta. “UMKM harus siap dengan digitalisasi UKM. Kita akan uji coba untuk aplikasi belanja langsung di bawah 200 juta,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
