Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lantaran adanya realokasi dan penghematan, pagu anggaran tahun 2021 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini menjadi Rp 33,34 triliun dari pagu awal Rp 45,66 triliun.
"Pagu awal adalah Rp 45,66 triliun dan adanya penghematan anggaran sebanyak Rp 12,4 triliun selanjutnya pada ada luncuran sebanyak Rp 119 miliar dan adanya realokasi Rp 267 miliar, maka total akhir anggaran Kemenhub Rp 33,34 triliun," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Raker bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (16/3).
Adapun berdasarkan jenis belanja komposisi berdasarkan sumber pendanaan ialah, dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 5,78 triliun atau 17,34%, Rupiah murni sebesar Rp 21,42 triliun atau 64,2%, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemasukan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 5,33 triliun atau 15,98% dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 807,1 miliar atau 2,42%.
Adanya kebijakan refocusing di Kemenhub dinilai akan berdampak pada perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Diantaranya ialah pertama, tertundanya kegiatan prioritas nasional rencana kerja pemerintah (RKP) 2021 yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect, kedua berdampak terhadap perlambatan pencapaian target key perfomace indicators (KPI) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RKP tahunan sektor transportasi.
Baca Juga: Hingga pertengahan Maret 2021, realisasi anggaran Kemenhub capai 11,15% dari pagu
Ketiga, berkurangnya ruang fiskal untuk pembayaran hutang dan tunggakan. Keempat akan menumpuknya beban anggaran pada 2022 mengingat besarnya carry over yang harus diakomodasi dari program yang tertunda. Terakhir, berpotensi menurunnya frekuensi perjalanan dan pelayanan transportasi bagi masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya biaya operasional.
"Saya menyampaikan bahwa dari PNBP dan BLU menekankan kepada para Dirjen dan kepala badan untuk meningkatkan PNBP dan BLU, sehingga secara langsung dapat memberikan ruang fiskal yang lebih memadai dari apa yang sudah diberikan," kelas Budi.
Selain itu, Kemenhub juga melakukan pengembangan pembiayaan lewat kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dan yang terbaru Budi menyebut, pihaknya juga akan memaksimalkan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dalam menambah ruang fiskal di Kemenhub.
"Diketahui bahwa ada lembaga baru SWF atau INA yaitu lembaga yang menjadi mediasi antara investor luar dengan usaha-usaha investasi di nasional yaitu secara insentif. Kita lakukan agar Kementerian perhubungan mendapatkan suatu ruang fiskal tambahan dari swasta nasional dan swasta asing," kata Budi.
Selanjutnya: Ini yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
