kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Satgas PKH Cabut Izin Hutan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare dan Tertibkan PT GSL


Jumat, 20 November 2026 / 19:12 WIB
Satgas PKH Cabut Izin Hutan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare dan Tertibkan PT GSL
ILUSTRASI. Ilustrasi dokumen (Shutterstock/Shutterstock)


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Tindakan ini menyasar aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menjelaskan, penertiban terhadap PT GSL dilakukan menyusul temuan pengolahan sawit dari kawasan hutan tanpa izin serta rekomendasi penolakan pelepasan lahan seluas sekitar 32 hektare.

"Dalam penanganan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL), Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: HSBC Salurkan Donasi Rp 10 Miliar untuk Mendukung Pemulihan Bencana di Indonesia

Sementara itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP. 

Perusahaan bagian dari Grup Royal Golden Eagle yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan tersebut memiliki luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare.

Barita membeberkan, pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain pelanggaran tersebut, Satgas PKH juga mencatat persoalan perlindungan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatera. 

"Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tandasnya.

Baca Juga: HIPMI Lantik Pengurus Baru 2026-2029, Bahlil dan Erick Thohir Masuk Dewan Kehormatan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×