kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Belanja Masyarakat Naik Belum Tentu Daya Beli Membaik, Ini Penjelasan Ekonom


Jumat, 20 November 2026 / 18:31 WIB
Belanja Masyarakat Naik Belum Tentu Daya Beli Membaik, Ini Penjelasan Ekonom
ILUSTRASI. Potongan harga tiket KA (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan pengeluaran masyarakat belum tentu mencerminkan perbaikan daya beli. 

Pasalnya, peningkatan nilai belanja rumah tangga juga dapat dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa, bukan semata-mata bertambahnya kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pengukuran daya beli masyarakat perlu memperhitungkan pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran riil rumah tangga setelah dikurangi dampak inflasi.

Baca Juga: Daya Beli Masyarakat Disebut Masih Rapuh, Ini Indikator yang Perlu Dicermati

Menurutnya, kenaikan pengeluaran secara nominal belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah membaik. Terlebih, sebagian rumah tangga masih harus mengalokasikan porsi besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Hal tersebut tercermin dari hasil survei pengeluaran rumah tangga Maret 2026. Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat meningkat 5,62% secara nominal menjadi Rp1,66 juta per bulan.

Namun, kenaikan pengeluaran tersebut tidak serta-merta menunjukkan pemerataan kemampuan ekonomi. Rata-rata pengeluaran kelompok 20% penduduk teratas mencapai Rp 3,76 juta per kapita per bulan. Angka tersebut hampir enam kali lipat dibandingkan kelompok 20% terbawah yang hanya Rp 650.000.

Menariknya, pengeluaran nominal kelompok terbawah justru meningkat lebih tinggi, yakni 10,53%. Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa peningkatan nilai belanja perlu dilihat bersama perkembangan harga agar tidak keliru dibaca sebagai penguatan daya beli.

"Kenaikan belanja belum tentu menunjukkan peningkatan daya beli karena sebagian dapat berasal dari kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar Josua kepada KONTAN, Jumat (20/11/2026).

Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Pengeluaran makanan pada Maret 2026 meningkat 6,42%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan pengeluaran bukan makanan sebesar 4,84%.

Akibatnya, porsi pengeluaran untuk makanan juga meningkat dari 49,42% pada Maret 2025 menjadi 49,80% pada Maret 2026. Bahkan, proporsi belanja pangan masih berada di atas 50% pada empat kelompok pengeluaran terbawah.

Baca Juga: Satgas PKH Cabut Izin RAPP, Sebanyak 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalokasikan lebih dari separuh anggarannya untuk kebutuhan pangan. Dengan demikian, ruang untuk memenuhi kebutuhan lain, termasuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, maupun menabung, relatif terbatas.

Josua menilai, pemulihan konsumsi masyarakat juga belum berlangsung secara merata. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III 2026 memang mencapai 5,04% secara tahunan.

Namun, indikator lain memperlihatkan perkembangan yang lebih terbatas. Penjualan eceran riil pada September 2026 hanya tumbuh 0,6% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 1,3% pada Agustus 2026.

Di sisi lain, indeks keyakinan konsumen pada Oktober 2026 meningkat menjadi 119,9. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat masih terjaga, meskipun belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan aktivitas belanja yang kuat.

Persoalan kualitas pekerjaan dan kestabilan pendapatan juga menjadi tantangan. Sekitar 58% pekerja masih berada di sektor informal, sedangkan tingkat setengah pengangguran mencapai 8,68% pada Agustus 2026.

Menurut Josua, kondisi tersebut menjelaskan mengapa konsumsi nasional masih dapat tumbuh ketika sebagian rumah tangga tetap merasakan tekanan keuangan. Peningkatan jumlah penduduk bekerja belum tentu diikuti perbaikan kualitas pekerjaan dan kestabilan pendapatan yang sebanding.

Oleh karena itu, Josua berpandangan bahwa pemerintah perlu menggunakan indikator yang lebih komprehensif untuk mengukur pemulihan daya beli masyarakat.

Indikator tersebut antara lain pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran riil berdasarkan kelompok pengeluaran, perkembangan upah riil, kualitas lapangan kerja, penjualan eceran riil, porsi pengeluaran pangan, hingga kemampuan rumah tangga membayar cicilan.

Baca Juga: Defisit Transaksi Berjalan RI Diproyeksi Melebar, Jadi 1,76% dari PDB pada 2026

Pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan daya beli kelompok 40% terbawah dan kelas menengah. Pasalnya, pertumbuhan konsumsi agregat belum tentu menggambarkan perbaikan kondisi ekonomi seluruh lapisan masyarakat.

Dia menilai, kebijakan pemerintah sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan konsumsi nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan pendapatan riil yang lebih merata.

Prioritas kebijakan dapat diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal dengan pendapatan memadai, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan daya beli kelas menengah dan kelompok rentan.

Dengan demikian, keberhasilan pemulihan daya beli tidak cukup diukur dari seberapa besar masyarakat meningkatkan belanjanya. 

Hal yang lebih penting adalah kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup, membayar kewajiban, dan tetap memiliki ruang untuk menabung tanpa harus menambah utang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×