kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Terbesar di Antara Semua K/L, Segini Anggaran Kementerian PUPR pada 2024


Minggu, 04 Juni 2023 / 13:34 WIB
Terbesar di Antara Semua K/L, Segini Anggaran Kementerian PUPR pada 2024
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau kondisi ruas jalan Kota Jambi hingga Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di Provinsi Jambi, pada Selasa, 16 Mei 2023


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah menetapkan pagu indikatif belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2024 mencapai Rp 128,15 triliun. Pagu ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sekitar Rp 125 triliun.

Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono ini mendapatkan anggaran terbesar dibandingkan kementerian/lembaga lainnya di tahun depan. Hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.

"Kebijakan tersebut secara nasional adalah melanjutkan program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) terhadap infrastruktur yang telah terbangun agar tidak ada infrastruktur yang mangkrak sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," dikutip dari dokumen KEM-PPKF 2024, Minggu (4/6).

Baca Juga: Kementerian PUPR Alokasikan 10 Paket Pemeliharaan Jalan Nasional di Lampung Tahun Ini

Selain itu, pagu anggaran sebesar Rp 128,15 triliun tersebut salah satunya juga ditujukan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti pengendalian banjir, jalan tol dan jalan utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk pembangunan dermaga logistik IKN, pembangunan infrastruktur KIPP, hingga hunian ASN dan Hankam.

"Dan penyelesaian koridor jalan sejajar perbatasan yang membentang dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara," katanya.

Tidak hanya itu, pagu indikatif yang besar tersebut juga ditujukan untuk melanjutkan program padat karya, penghapusan kemiskinan ekstrem (melalui penanganan rumah tidak layak huni, air minum, sanitasi, kawasan kumuh), penurunan stunting melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×