Reporter: Asep Munazat Zatnika, Pratama Guitarra | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus saja bersitegang dalam urusan proyek 35.000 Megawatt. Bahkan PLN mempersilakan jika Menteri ESDM Sudirman Said ingin menutup usaha PLN.
Direktur Utama PLN Sofyan Basyir bilang, PLN tidak akan membantah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk jika Kementerian ESDM akan mengambil alih proses kualifikasi tender lelang pembangkit.
"Silakan saja, Menteri ESDM (Sudirman Said), kan, punya kewenangan. Mau tutup PLN juga silakan," ujarnya di Kantor PLN Pusat, Senin (30/5).
Tapi, Sofyan mengingatkan, Menteri ESDM hanya memiliki kewenangan sektoral, sementara Menteri BUMN Rini Soemarno punya kewenangan dari segi korporasi. "Kami akan meneruskan tender. Tahun lalu sudah PPA 17.000 MW dan groundbreaking 8.000 MW," tandas Sofyan.
Dia juga menegaskan bahwa proyek kabel bawah laut atau high voltage direct current transmission (HVDC) berdaya 500 kilo volt (kV) dari Sumatera ke Jawa tetap akan dikaji ulang dalam dua bulan ini.
Jika proyek ini berlanjut, kata Sofyan akan membuat orang Sumatera marah lantaran Sumatera masih defisit listrik. "Listrik di Sumatera tidak perlu dibawa ke Jawa. Tanpa HVDC, bisa jalan, " tegasnya.
Adapun proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 8, 9, dan 10 yang merupakan bagian dari proyek HVDC ini akan tetap berjalan. Namun, perutunkan listrik dari ketiga PLTU itu harus untuk orang Sumatera.
Saat ini Jawa-Bali memiliki kapasitas terpasang 28.261 MW. Sedang aliran listrik dari Jawa-Bali ke Sumatera hanya 3.000 MW. Adapun Sumatera saat ini membutuhkan listrik 11.000 MW.
Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, proyek HVDC merupakan proyek yang kritikal sehingga memang harus tetap dijalankan. "Pada waktu PLN mengajukan revisi, itu tak ada. Karena itu, kita kemudian minta supaya dikembalikan ke rencana semula, (segera berjalan)," ujarnya ke KONTAN, Senin (30/5).
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Allihudin Sitompul menambahkan, silakan PLN memberikan surat keberatan soal proyek HVDC, tapi pemerintah berkomitmen meneruskan proyek yang dananya sudah siap. Sejak 2014, proyek ini mendapat pinjaman dari JICA sebesar US$ 2,1 miliar.
Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa mengaku tidak tahu kenapa PLN selalu membantah kebijakan pemerintah. Namun untuk HVDC harusnya tetap jalan karena sudah ada studinya. "Saya curiga pembatalan HVDC ini lebih karena ada kepentingan tertentu," tandasnya.
Adapun, Seskab Pramono Anung bilang, PLN dan Sudirman akan dibicarakan dalam rapat terbatas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
