kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,73   -4,04   -0.42%
  • EMAS1.310.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tekan Impor, Pemerintah Diminta Tingkatkan Produksi Pangan Dalam Negeri


Jumat, 23 Februari 2024 / 16:44 WIB
Tekan Impor, Pemerintah Diminta Tingkatkan Produksi Pangan Dalam Negeri
ILUSTRASI. Pengamat menilai sejumlah produksi pangan dalam negeri perlu ditingkatkan untuk menekan impor


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Permasalahan pangan mesti menjadi pekerjaan yang terus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, impor sejumlah komoditas pangan masih terus dilakukan hingga saat ini.

Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Medan Posman Sibuea mengatakan, produksi produk pangan dalam negeri semakin tidak cukup untuk memenuhi kenaikan pesat konsumsi pangan.

Selain faktor sarana dan prasarana yang kurang seperti mekanisasi pertanian yang lambat, sistem irigasi yang tidak mendukung, harga pupuk dan benih yang kian mahal, juga sudah terjadi penuaan dan guremisasi petani dan laju alih fungsi lahan yang kian cepat.

Hal ini membuat pertambahan produksi pangan tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang secara otomatis membuat defisit bahan pangan.

Baca Juga: Harga Beras Melonjak, Ini Kata IKAPPI

“Pemerintah harus memperbaiki kekurangan di sektor pertanian untuk mereduksi kian tingginya impor pangan dan memberi ruang kepada petani lokal untuk beraktivitas lebih baik,” ujar Posman kepada Kontan, Jumat (23/2).

Menurutnya, langkah-langkah konkret untuk menjadi solusi antisipatif sudah harus segera disusun untuk dilakukan guna mencegah turunnya stok beras dan pangan lainnya. Pemerintah kabupaten dan kota yang tampak masih gamang perlu didorong untuk merancang program yang mampu menepis potensi krisis beras dan pangan lainnya.

Program kerja pemerintah  kabupaten dan kota perlu memberi ruang untuk pengembangan pangan pokok lokal guna menyukseskan program percepatan penganekaragaman pangan. Program ini diharapkan bisa memberi solusi.

Selain itu, seharusnya pemerintah secara berkelanjutan mendukung penuh model pengembangan pangan pokok lokal, baik dari segi pendanaan maupun peningkatan mutu sumberdaya manusia untuk melakukan sosialisasi.

“Kegagalan program pengembangan pangan pokok lokal harus diakhiri,” ucap Posman.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menyoroti secara khusus kenaikan harga dan impor beras. Menurutnya, selain dampak El Nino, pemerintah gagal mengantisipasi kelangkaan beras dan lonjakan harga, padahal gejalanya sudah terlihat sejak awal tahun 2023 lalu.

Baca Juga: Indonesia Masih Defisit Gula, Begini Kata Pengamat

Ia bilang, El Nino menyebabkan musim tanam mundur. Selain itu, produksi padi tahun 2023 turun sekitar satu juta ton. Sebab itu, jika pemerintah bekerja dengan cara-cara biasa saja maka rakyat kelas menengah ke bawah semakin menderita. 

“Pemerintah harus bekerja keras mengendalikan inflasi pangan dengan cara mengatur pasokan dan permintaan bahan pokok dan mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional,” ujar Amin kepada Kontan, Jumat (23/2).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, salah satu kunci utama bagi peningkatan produksi pangan antara lain pendetailan target produktivitas pertanian, pemanfaatan asuransi pertanian, pendetailan 26.000 Outlet Pupuk, pelaksanaan di lapangan oleh Pemerintah Daerah, pemberian reward bagi Kepala Daerah, penerapan penanggung jawab wilayah dan gerakan penyuluh pertanian, hingga optimalisasi peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Terkait dengan kebijakan importasi beras, Arief mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan keputusan pahit yang harus dilakukan demi menjaga stok beras pemerintah tetap aman dan cukup.

Dia berharap panen Maret-April mendatang berhasil. Menurutnya, jika ingin negara ini baik, tanamnya harus di atas satu juta hektar. Sehingga panen bisa di atas kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan.

“Sebisa mungkin kita harus kurangi impor, tingkatkan produksi dalam negeri,” tegas Arief.  

Adapun untuk menggenjot produksi, pemerintah memutuskan menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun rupiah atau setara dengan 2,5 juta ton pupuk. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berharap dengan subsidi ini akan mendorong peningkatan produksi sesuai yang diharapkan.

Baca Juga: Kemendag: Penerbitan Persetujuan Impor Garam Dalam Proses Verifikasi

“Bapak Presiden memberi arahan bahwa pupuk ditambah  Rp 14 triliun atau sekitar 2,5 juta ton, ini alhamdulillah kami sudah sampaikan kepada seluruh gubernur bupati se-Indonesia, ini kabar baik bagi petani kita.” ungkap Amran.

Seperti diketahui, pada tahun 2023 realisasi impor beras mencapai 2.813.008 ton dan realisasi impor bawang putih mencapai 561.610 ton.

Kemudian, realisasi impor gula kristal putih (GKP) mencapai 139.308 ton dan realisasi impor gula kristal mentah (GKM) mencapai 737.250 ton. Serta realisasi impor jagung pakan mencapai 120.141 ton.

Sementara tahun 2024, rencana impor beras sebanyak 2 juta ton, bawang putih 645.025 ton, dan rencana impor jagung pakan sebanyak 250.000 ton.

Lalu, rencana impor gula kristal mentah (GKM) sebesar 548.609 ton dan rencana impor gula kristal putih (GKP) sebesar 160.000 ton.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×