Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal.
Airlangga mengatakan, skema Kartu Prakerja saat ini berubah drastis dari sebelumnya skema bantuan sosial menjadi skema normal.Anggarannya pun menurun drastis, dari yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp 18 triliun. Kemudian menjadi Rp 2,67 triliun untuk 595.000 penerima Kartu Prakerja pada tahap awal di tahun 2023.
"Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun. Targetnya untuk 595.000 penerima. Di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang," kata Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/1).
Baca Juga: Target 1,5 Juta Orang, Kartu Prakerja Gelombang 48 Bakal Dibuka pada Kuartal I 2023
Airlangga mengatakan, target penerima Program Kartu Prakerja 2023 sebanyak 1 juta orang. Namun untuk mencapai target tersebut perlu tambahan anggaran Rp 1,7 triliun.
Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, biaya Kartu Prakerja untuk per orang Rp 4,2 juta. Rinciannya adalah berupa bantuan biaya pelatihan Rp 3,5 juta, insentif sesudah pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan sebanyak 1 kali. Serta insentif survei Rp100 ribu untuk 2 kali pengisian survei.
Airlangga menyampaikan, penerima Kartu Prakerja tidak hanya penggangguran. Namun juga bisa diikuti oleh pekerja penerima subsidi upah dan penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) untuk meningkatkan kemampuannya.
“Karena bukan Bansos lagi jadi bisa fokus yang pada keterampilan tertentu,” ucap Airlangga.
Airlangga mengatakan, untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, pemerintah mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja. Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.
Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau.
Baca Juga: Kapan Program Kartu Prakerja Dimulai pada Tahun Ini? Simak Penjelasan Manajemen
"Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," kata Airlangga.
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi," ucap Airlangga.
Dia menyebut, pembukaan gelombang pertama di lakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah. Antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, penerima kartu prakerja pada tahun 2022 mencapai 4.984.790 orang penerima manfaat. Adapun total anggaran adalah Rp 18 triliun dengan realisasi Rp 17,84 triliun atau 99,12 persen.
"Prakerja (2022) terbukti membantu peningkatan skill peningkatan inklusi keuangan sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat dengan semi bansos," pungkas Airlangga.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, infrastruktur pendidikan yang ada di Kementerian Perindustrian itu sudah siap untuk mendukung program Kartu Prakerja. Agus menuturkan, salah satu fokus pelatihan Kartu Prakerja adalah di sektor manufaktur.
Baca Juga: Kartu Prakerja Bakal Digelar Lagi di 2023, Kapan Tepatnya?
"Kebetulan kami punya beberapa balai, kita punya balai vokasi, balai pendidikan. Nanti balai-balai kami ini akan menjadi salah satu lembaga pelatihan itu sendiri," ujar Agus.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menambahkan, ASN tidak boleh menerima Kartu Prakerja. Orang yang telah menerima Kartu Prakerja juga tidak boleh mendaftar Kartu Prakerja skema normal.
"Hasil survei evaluasi setiap tahun menunjukkan proporsi hampir imbang antara mereka (penerima Kartu Prakerja) yang jadi wirausahawan, termasuk freelance, dengan yang jadi pegawai buruh dan karyawan," ujar Denni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
