/2021/01/08/903163308.jpg "Target 200 Juta Rekening Baru Pemerintah, Padahal yang Belum Punya Hanya 15,3 Juta")
Reporter: Lailatul Anisah, Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank secara massal bagi hingga 200 juta warga Indonesia. Program ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Pembukaan rekening tersebut akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun, termasuk saldo awal gratis Rp 50.000 untuk setiap rekening.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipadankan dengan sistem Bank Indonesia (BI).
Dengan skema tersebut, setiap masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) nantinya akan langsung dibukakan rekening.
Baca Juga: Menyoal Untung Rugi Program 200 Juta Rekening Baru
Namun, target 200 juta rekening baru tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan dan efektivitas program.
Pasalnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya sekitar 15,3 juta orang, turun dari 18,2 juta orang pada 2025.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan jumlah penduduk usia 15-19 tahun saat ini sekitar 22,07 juta orang dan usia 20-24 tahun sekitar 22,1 juta orang. Sementara itu, total penduduk Indonesia sekitar 290 juta orang.
Di sisi lain, jumlah rekening bank dengan saldo hingga Rp 100 juta telah mencapai 693,97 juta rekening per Juli 2026.
Dengan target pembukaan 200 juta rekening baru, terdapat potensi masyarakat yang sudah memiliki rekening kembali membuka rekening tambahan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih berkoordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan penerima rekening, termasuk masyarakat yang sudah memiliki rekening di BRI atau BSI.
Baca Juga: Menakar Untung-Rugi Ambisi 200 Juta Rekening Baru di Bank Pemerintah
Program tersebut juga akan dilaksanakan secara bertahap. "Yang punya multiple account juga kita lihat. Mereka tetap dapat juga," kata Airlangga, Rabu (9/9/2026).
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai, pembukaan rekening bukan faktor utama yang menentukan ketepatan sasaran bansos.
Menurut dia, efektivitas program lebih bergantung pada kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas nomor induk kependudukan (NIK), pembaruan data sosial-ekonomi, serta integrasi data antar-lembaga.
Karena itu, kebijakan tersebut berisiko lebih berorientasi pada target administratif pembukaan rekening, sementara persoalan salah sasaran, duplikasi data, fraud, exclusion error, dan biaya fiskal saldo awal belum sepenuhnya teratasi.
Dari sisi perbankan, penambahan rekening dalam jumlah besar juga belum otomatis meningkatkan dana pihak ketiga (DPK).
Dampaknya terhadap likuiditas dan inklusi keuangan baru akan terasa jika rekening tersebut aktif digunakan untuk menerima pendapatan atau bansos, menabung, maupun bertransaksi.
Indikator keberhasilannya antara lain tingkat keaktifan rekening, saldo rata-rata, volume transaksi, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan juga menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah rekening pasif apabila rekening hanya digunakan untuk menerima saldo awal atau bansos.
Baca Juga: Rekening Valas Bank Tumbuh Pesat Awal Tahun Ini, Sejumlah Bank Sebut Sebabnya
Potensi peningkatan DPK pun dinilai perlu dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung perbankan, mulai dari pemeliharaan rekening, penerapan aspek know your customer (KYC), sistem teknologi informasi, keamanan hingga pemantauan transaksi.
Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menilai program tersebut berpotensi memperkuat ekosistem keuangan syariah sekaligus mendorong inklusi keuangan.
Untuk mendukung program, BSI menyiapkan BSI Tabungan dan BSI Tabungan Easy iB tanpa biaya administrasi.
BSI juga akan memanfaatkan jaringan 1.130 cabang serta layanan digital untuk mendukung pembukaan dan penggunaan rekening.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan akan mengoptimalkan jaringan kantor, agen, serta kanal digital untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
