kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tanpa regulasi global, tiap negara harus siap sedia hadapi krisis


Minggu, 12 Juni 2011 / 15:42 WIB
Tanpa regulasi global, tiap negara harus siap sedia hadapi krisis
ILUSTRASI. Pasca private placement, KB Kookmin Bank memiliki 67% saham Bank Bukopin.


Reporter: Rika |

JAKARTA. Krisis finansial takkan pernah berhenti menjadi ancaman bagi perekonomian global. Hingga saat ini, sisa-sisa krisis finansial pada 2007 lalu masih mengintai. Padahal risiko sistemik semakin besar lantaran ekonomi dunia saat ini saling terhubung satu sama lain. Di sisi lain, belum ada arsitektur atau kerangka regulasi global yang mengatur sektor keuangan dunia.

Bagaimana menghindari kembalinya krisis finansial ke Asia menjadi salah satu topik bahasan pada World Economic Forum (WEF) on East Asia, Minggu (12/7). Di sesi berjudul Financial Fault Lines: Averting Aftershocks in Asia, para pengambil kebijakan dan pelaku pasar keuangan sepakat bahwa ekonomi dunia masih menghadapi beberapa risiko.

“Masalah-masalah struktural di Barat belum terselesaikan,” ujar Omar Lodhi, CEO Abraaj Capital Asia dari Singapura. Di Amerika Serikat, ada risiko yang mengancam dari gelembung utang Amerika Serikat, sementara krisis utang di Eropa juga masih bergulir.

Ketika Barat melambat, emerging market Asia justru sedang tumbuh pesat. Akibatnya, dana asing yang berlimpah, terutama di Amerika Serikat dengan adanya kebijakan Quantitative Easing, mengalir deras ke Asia. Di satu sisi, capital inflow ini menguatkan ekonomi negara berkembang. Nilai tukar, misanya, menguat dan membantu mengatasi inflasi dari gejolak harga pangan dan energi. “Tak ada solusi mudah kecuali penguatan mata uang atau kenaikan suku bunga,” ujar Stuart T.Gulliver, Group CEO HSBC Holdings, Inggris.

Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad mengatakan risiko terbesar dari kondisi ini adalah pelarian dana asing alias sudden reversal. “Kami ibarat menaburkan pasir di bawah roda untuk mengatasi capital inflow,” ujarnya. Ia mencontohkan, di Indonesia BI berusaha melakukan dua hal untuk menghindari risiko ini. Di satu sisi BI mengatur sektor finansial, di sisi lain BI berusaha agar perekonomian tetap tumbuh. “Saat ini yang kami lakukan lebih pada tataran mikro ketimbang makro, misalnya menyehatkan industri perbankan,” imbuhnya.

Setiap negara memang harus berupaya sendiri-sendiri untuk menghadapi risiko sistemik di pasar keuangan global. Sebab, tak seperti perdagangan dunia yang memiliki aturan liberalisasi perdagangan di bawah WTO, hingga kini belum ada regulasi ataupun badan yang mengatur investasi lintas negara.

Ketika ditanya mengenai masalah ini, Gulliver mengatakan regulasi itu lebih baik diserahkan pada negara masing-masing. “Jika menyangkut masalah capital inflow khususnya aliran hot money, saya pikir akan lebih baik diatur oleh tiap negara, namun solusinya bukan capital control,” ujarnya. Menurutnya, hot money yang masuk itu bisa berguna bagi ekonomi jika negara bisa menahannya. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pasar obligasi dan pasar modal.

Gulliver juga memuji bahwa bank-bank sentral di Asia telah belajar dengan baik dari pengalaman krsisi Asia terdahulu. Ia melihat kebijakan makroprudensial yang dijalankan bank sentral di Asia berhasil mengawal ekonomi mereka dengan baik. “Bisa dikatakan lebih baik daripada bank-bank sentral Barat yang selama bertahun-tahun terakhir ini menjalankan kebijakan moneter dan kecukupan modal di sistem perbankannya, tanpa melakukan kebijakan makroprudensial,” imbuhnya. Kebijakan makroprudensial menggabungkan tindakan mikro seperti pengawasan kesehatan sektor keuangan dengan langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan finansial misalnya aliran dana masuk yang terlau deras.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×