kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,36   3,72   0.40%
  • EMAS1.320.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tambahan Anggaran Kemensos Rp 10,31 Triliun, untuk Anak Yatim, Lansia dan Disabilitas


Kamis, 22 September 2022 / 05:56 WIB
Tambahan Anggaran Kemensos Rp 10,31 Triliun, untuk Anak Yatim, Lansia dan Disabilitas
ILUSTRASI. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan penambahan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 10,31 triliun.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 10,31 triliun pada tahun depan. Usul tambahan anggaran tersebut rencananya akan diberikan kepada anak yatim piatu, lanjut usia (lansia) dan disabilitas.

Kemensos menyampaikan, anggaran tersebut rencananya untuk beberapa program. Antara lain, program asistensi rehabilitasi sosial (atensi) anak yatim piatu berupa bansos Rp 200.000 per bulan selama 12 bulan dengan target 946.863 orang.

Kemudian, program permakanan (bantuan makanan) bagi lanjut usia sebesar Rp 21.000 per hari selama 365 hari dengan target 334.011 orang.

Lalu, program permakanan bagi disabilitas sebesar Rp 21.000 per hari selama 365 hari dengan target 98.934 orang.

Selanjutnya, program alat bantu aksesibilitas, rumah sejahtera terpadu, pahlawan ekonomi nusantara, serta bantuan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

"Kami mengusulkan untuk tambahan ini," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (21/9).

Baca Juga: Begini Cara Cek Penerima BSU 2022 di Kemnaker.go.id, Tahap 2 Cair Pekan Ini

Dihubungi secara terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, pendataan penerima bansos untuk anak yatim piatu, lansia dan disabilitas perlu menjadi perhatian.

Menurut Bhima, data penerima bisa dikumpulkan dari dinas sosial di setiap daerah. Nantinya Kementerian Sosial dapat berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melalukan verifikasi di lapangan.

Ia juga meminta agar ada platform kontak pengaduan apabila nantinya bansos yang diberikan belum diterima atau bansos diberikan kepada pihak yang telah meninggal.

"Bauran bansos itu juga diperlukan, apakah nanti misalnya dalam bentuk tunai, subsidi pangan atau bantuan fasilitas fasilitas lainnya misalnya untuk bantuan permodalan usaha produktif," kata Bhima.

Sementara itu, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 78,17 triliun.

"Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp 78,17 triliun," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja dengan Kementerian Sosial, Rabu (21/9).

Lebih lanjut Komisi VIII DPR meminta Kemensos memastikan penyaluran BLT BBM secara tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Kemensos juga harus melakukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus menerus dengan melibatkan semua stakeholder agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat waktu.

Baca Juga: Komisi VIII DPR Setujui Anggaran Kemensos Tahun 2023 Sebesar Rp 78,17 Triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×