kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.635.000   3.000   0,11%
  • USD/IDR 17.911   11,00   0,06%
  • IDX 6.334   -5,54   -0,09%
  • KOMPAS100 835   -3,80   -0,45%
  • LQ45 633   -4,09   -0,64%
  • ISSI 218   -0,18   -0,08%
  • IDX30 356   -2,06   -0,58%
  • IDXHIDIV20 441   -2,49   -0,56%
  • IDX80 95   -0,52   -0,54%
  • IDXV30 119   0,04   0,03%
  • IDXQ30 114   -0,74   -0,65%

Tak sampaikan SPT, wajib pajak dipidanakan


Senin, 04 Mei 2015 / 16:28 WIB
ILUSTRASI. Asing Catat Net Buy pada 10 Saham Ini di Tengah Penurunan IHSG, Selasa (21/11)


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pencanangan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak tak serta merta membuat penegakan hukum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) melonggar. Buktinya, melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jawa Timur II berhasil menangkap pelaku kejahatan perpajakaan berinisial DN alias A.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur II Nader Sitorus mengatakan, DN alias A merupakan penanggung pajak dari wajib pajak yang bergerak di bidang sub dealer sepeda motor di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur bernama PT KMPRI dan PT KMPRA. DN alias A berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada 29 April 2015 lalu dan kini telah berstatus sebagai tersangka.

"Penyidikan terhadap tersangka DN alias A terkait dengan tindak pidana perpajakan dengan sangkaan tidak menyampaikan SPT," kata Nader dalam siaran pers, Senin (4/5).

Selain itu lanjut Nader, DN alias A juga ditetapkan sebagai tersangka karena tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen atas nama kedua perusahaan tersebut pada tahun 2007 dan 2008. Pasalnya, pada saat itu wajib pajak tersebut tengah dilakukan pemeriksaan khusus dan bukti permulaan oleh Kanwil Ditjen Pajak.

Berdasarkan fakta dan analisis yuridis, untuk masa Januari 2007 hingga Desember 2008, DN alias A disangkakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Atas perbuatan tersangka DN alias A kata Neder, negara terancam mengalami kerugian pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,8 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×