Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi III DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang Penyadapan rampung tahun ini.
"Dalam rencana kami, kami selesaikan tahun ini karena memang kondisi riil yang membutuhkannya agar segera diselesaikan," kata Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, RUU Penyadapan tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Baca Juga: Prabowo Ingatkan Konflik Indo-Pasifik Bisa Ganggu Pasokan Energi dan Pangan
Oleh karena itu pihaknya akan mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2026.
"Ini berarti kita akan mengadakan evaluasi prolegnas. Ini kan awalnya inisiatif Baleg, belum dialihkan ke Komisi III, sekalipun kegiatan sudah dilakukan Komisi III," kata dia.
Hinca mengatakan, beberapa upaya penyusunan RUU Penyadapan telah dilakukan Komisi III DPR, mulai dari diskusi yang melibatkan pemerintah, pakar, dan akademisi.
"Tanggal 22 Januari 2026 diskusi tim penyusun RUU tentang penyadapan dengan ahli-ahli yang lain," ungkapnya.
Pada 17 Juli 2026 lalu, Komisi III juga telah melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan naskah akademik.
Selain rangkaian diskusi dan konsultasi publik tersebut, Hinca menambahkan bahwa pembahasan awal di tingkat legislatif juga telah dilakukan oleh para legislator.
Selain itu, Hinca mengungkapkan, Komisi III juga telah melakukan kunjungan ke luar negeri pada tanggal 8-14 Agustus 2025 ke Turki dan Korea tentang perbandingan undang-undang penyadapan.
Baca Juga: Prabowo Dorong Diplomasi dan Kerja Sama Hadapi Dinamika Geopolitik Global
"Rapat dengan pendapat umum juga sudah kami lakukan, yaitu periode keanggotaan sebelumnya pernah berkunjung ke luar negeri ke Amerika Serikat terkait penyadapan ini, saya termasuk di dalamnya," tuturnya.
Komisi III DPR juga telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri terkait RUU Penyadapan, Senin (16/11/2026) kemarin.
"Dari penjelasan dan laporan kami ini, karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, Rancangan Undang-Undang Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan membantu badan legislasi menyelesaikan tugas-tugas besar," ucapnya.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/17/20531481/ruu-penyadapan-ditargetkan-selesai-tahun-ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)