kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.782   14,00   0,09%
  • IDX 7.495   15,66   0,21%
  • KOMPAS100 1.160   5,20   0,45%
  • LQ45 920   6,64   0,73%
  • ISSI 226   -0,42   -0,18%
  • IDX30 475   4,07   0,87%
  • IDXHIDIV20 573   5,09   0,90%
  • IDX80 133   0,84   0,63%
  • IDXV30 140   1,19   0,85%
  • IDXQ30 158   1,00   0,64%

Tahun ini pemerintah bakal terbitkan 10 juta sertifikat tanah


Kamis, 15 Maret 2018 / 10:15 WIB
Tahun ini pemerintah bakal terbitkan 10 juta sertifikat tanah
ILUSTRASI. PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK RAKYAT


Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pada tahun ini berharap bisa menerbitkan sertifikasi tanah untuk masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal melakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN mengatakan tahun ini pemerintah akan bergerak cepat terkait sertifikasi. Hal ini karena Presiden Joko Widodo memiliki fokus serius pada sertifikasi.

"Tahun 2018 ini targetnya kami keluarkan 7 juta sertifikat, tetapi melihat (kondisi) saat ini, kurang lebih tahun ini kami keluarkan 10 juta sertifikat," ujar Arie di Jakarta, Kamis (15/3).

Arie menambahkan setiap presiden kunjungan kerja biasanya akan membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat. Oleh karena itu pengurusan sertifikat terus disiapkan dan dikerjakan oleh pemerintah.

"Kami sekarang kejar PTSL jadi setiap Minggu Peresiden kunjungan kemana kami harus siap. Minggu lalu ke Cirebon bagi 3.500 bidang, ke Serang 4.000 bidang dan Bogor itu 15.000 bidang," lanjut Arie.

Menurut Arie jumlah sertifikasi tanah itu sangat tinggi ketimbang jaman sebelum Presiden Jokowi. Dulunya, setiap tahunnya Kementerian ATR/BPN itu hanya melakukan sertifikasi 800 bidang sedangkan saat ini melonjak sangat signifikan.

"Itu tugas pemerintah jadi pelayanan itu program sertifikasi sistematis lengkap, jadi satu desa harus disertifikasi," tutup Arie.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×