Reporter: Amailia Putri Hasniawati, Muhammad Yazid | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Jika swasta ragu-ragu, pemerintah optimis di tahun 2016. Pemerintah mengaku telah merealisasikan janjinya. Yakni memacu proyek infrastruktur sejak awal tahun 2016 ini.
Lihat saja realisasi belanja pemerintah. Sepanjang Januari 2016, realisasi belanja pemerintah sudah mencapai Rp 160 triliun. Ini setara dengan 7,6% dari total belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang sebesar Rp 2.095,7 triliun.
"Belanja sudah Rp 160 triliun, sekitar 8% dari total dana belanja," tandas Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Kamis (4/2).
Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja Januari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 106 triliun atau 5,3% dari total belanja pemerintah Rp 1.984,1 triliun. Realisasi belanja pemerintah Januari 2016 ini juga lebih tinggi dari periode sama tahun 2014 yang hanya Rp 96,84 triliun atau 5,3% dari pagu APBN 2014 Rp 1.842,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, penyerapan anggaran belanja sepanjang Januari 2016 meningkat karena adanya percepatan program pembangunan. "Ada peningkatan dan akselerasi, terutama belanja modal dan infrastruktur," katanya.
Kementerian pengguna anggaran terbesar seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Mereka dinilai berhasil melakukan percepatan proyek.
Proyek-proyek infrastruktur dari sejumlah kementerian tersebut sudah selesai proses lelang sehingga mampu menyerap pembayaran uang muka. "Proyek yang sudah teken kontrak, sudah bisa bayar uang muka," ujar Mardiasmo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sepanjang Januari, Kementerian PUPR sudah bisa menyerap anggaran belanja 4% hingga 5% dari total anggaran Kementerian PU Pera Rp 104,08 triliun.
Selain mempercepat realisasi anggaran, Basuki bilang, PU Pera juga terus berupaya memeratakan kegiatan ekonomi. Untuk itu , mereka menyerahkan kontrak proyek di bawah Rp 50 miliar ke pemerintah provinsi.
Selain itu, BUMN yang menggarap proyek-proyek besar juga tidak diperkenankan menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan sesama BUMN. "Mereka harus menggandeng swasta agar bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat," ujar Basuki.
Dengan percepatan realisasi anggaran, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 2016 di 5,3%- 5,6% bisa tercapai. "Ekonomi kita sudah jalan," ujar Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Harapannya, percepatan belanja pemerintah akan memberikan multiplier effect: ekonomi bergerak, swasta juga bisa terangkat. Lagi-lagi, pemerintah akan menjadi motor penggerak ekonomi di tahun ini.
Sebab, swasta masih menahan diri ekspansi. Pasalnya, swasta masih melihat ada gejala secular stagnation, yakni ketidakmampuan ekonomi negara maju tumbuh pada tingkat yang memadai sekalipun kebijakan moneter sudah sangat longgar, bahkan masuk era suku bunga minus.
Kekhawatiran pebisnis ini akan menjadi bandul berat ekonomi kita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
