Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Rupanya, dana di kocek pemerintah tidak cukup membiayai penyediaan air minum. Makanya, pemerintah mengharapkan pihak swasta ambil bagian dalam penyediaan air minum.
Sebab, menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, sesuai kesepakatan Millenium Development Goals (MDG's), pemerintah mengupayakan penambahan penyediaan air minum hingga 68,87% hingga tahun 2015. Adapun kebutuhan dananya mencapai Rp46,65 triliun.
Cuma, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak bisa sepenuhnya menyediakan dana sebesar itu. Sebab, berdasarkan rencana strategis Kementerian PU alokasi anggaran untuk pengembangan air minum hanya Rp 11,8 triliun hingga tahun 2015.
Artinya, kata Budi, pemerintah masih kekurangan anggaran sekitar Rp35 triliun. Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta internal cash PDAM juga belum bisa memenuhi kebutuhan dana itu, "Karena itu, diharapkan dana dari sumber lain terutama pinjaman dan kerjasama pemerintah swasta," kata Budi Yuwono di Kementerian Keuangan, Kamis (28/10).
Budi menambahkan, tantangan dalam penyediaan air minum adalah laju pertumbuhan penduduk. Pasalnya, penyediaan air minum belum bisa seiring dengan pertambahan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan air minum.
Dia mencontohkan, hingga akhir tahun 2009 cakupan air minum di perkotaan baru mencapai 47% dengan jumlah sambungan kurang lebih 8 juta rumah. "Sedangkan di pedesaan cakupan pelayanannya jauh lebih rendah," imbuh Budi.
Selain itu, sumber-sumber lain bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang aman bagi masyarakat semakin langka. Sebab, pencemaran lingkungan yang makin tinggi dan perubahan iklim global.
